Senin, Puluhan Warga Eks Situ Krukut Geruduk PN Depok

Warga Eks Situ Krukut yang terdampak pembangunan Tol Desari kompak mencari keadilan.

Warga Eks Situ Krukut yang terdampak pembangunan Tol Desari kompak mencari keadilan.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Jika tak ada aral melintang, Senin (17/2/2020) puluhan warga eks Situ Krukut korban pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari) akan mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Kedatangan mereka ke instansi hukum ini, ingin mempertanyakan jawaban surat permohonan keringanan biaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang dilayangkan sejak 3 Februari 2020.

Perwakilan Tim Akar Rumput, Yakob T Saragih menegaskan, keperluan Senin (17/2) warga mau datang ke PN Depok, ingin menanyakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, perihal surat yang sudah dilayangkan oleh warga, kurang lebih 35 kepala keluarga (KK).

Nantinya, kata Yakob dia juga akan menanyakan, pertama kasasi terhadap putusan banding yang dilakukan oleh pihak penggugatnya yaitu Verponding. Kedua, karena kondisi warga memang tidak siap sebetulnya untuk ikut berperkara. Kasasi itu harus bayar, warga memohon kebijaksanaan atau keringanan, dalam hal pembayaran kasasinya kepada Ketua PN Depok.

“Surat tanggal 3 Februari yang dilayangkan oleh warga, yang kebetulan saya ikut langsung mengantar. Ternyata sampai dengan hari ini belum ada tanggapan apapun dari pihak Pengadilan Negeri Depok,” tegas Yakob kepada Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Kamis (13/02/2020).

Menurutnya, warga dalam posisi tidak siap untuk berperkara, tetapi kalau tidak diikutkan dikhawatirkan terkuburlah haknya. Hilanglah juga uang ganti rugi (UGK) yang merupakan satu-satunya harapan untuk hidup warga. Keterlibatan Akar Rumput di 35 warga ini, sebenarnya bukan baru, sudah lama juga.

Seperti Komnas HAM pernah turun ke lokasi. Namun, menjelang waktu terakhir ini memang Akar Rumput dikuasakan sepenuhnya oleh pihak warga. Baik mengenai upaya litigasinya, maupun upaya non litigasi.

“Dalam hal kita menanyakan kepada ketua pengadilan bantuan non litigasi namanya, menurut saya. Kemudian upaya litigasinya kita udah siapkan dua tim kuasa hukum untuk menghadapi kasasinya dan menggugat penetapan penitipan uang konsinyasi di pengadilan,” tegasnya.

Upaya ini, lanjut Yakob, sama sekali tidak ada landasan hukumnya pengadilan menahan uang konsinyasi. Mengacu kepada UUD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Kebutuhan Umum, hanya ada beberapa hal yang memungkinkan untuk bisa uang itu disimpan di pengadilan. Satu misalnya, ada sengketa nilai ganti kerugian, pihak tol mau menawar, pihak warga tidak mau atau meminta lebih tinggi.

Nah kalau nanti tidak ketemu soal harga, barulah dititipkan di pengadilan (konsinyasi). Atau yang kedua ada sengketa mengenai status hak kepemilikan tanahnya, dalam pasal itu dijelaskan bahwa alasannya adalah tanah negara. Warga tidak pernah keberatan dengan hal itu. Dan warga juga tidak pernah keberatan, dibayar berapa, tidak pernah menawar.

“Tanah yang diributkan itu seluas 7,8 hektar dengan UGK sekira Rp202 miliar. Tim appraisal sudah menetapkan 2013, warga sudah ok tidak menawar,” bebernya.

Loading...

loading...

Feeds

Semprot Disinefektan

Pasar Family Mart Disemprot Disinfektan

Pojokbekasi.com – Penyemprotan disinfektan terlaksana di sejumlah kios-kios pedagang pasar Family Mart, Harapan Indah, Pejuang, Medansatria. Penyemprotan dilakukan saat aktivitas …
Kebakaran di Bogor

Gudang Rongsokan di Cibinong Luder Terbakar

POJOKBOGOR.com– Gudang rongsokan di Kampung Muara Beres RT05/03, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ludes terbakar, Minggu (9/8). Belum diketahui …
Getaran Cinta

GMKB Gelar Getar Cinta di Ciheuleut Bogor

POJOKBOGOR.com– Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB) kembali menyelenggarakan bhakti sosial. Kali ini, kegiatan itu bertajuk Getaran Cinta (Gerakan Tebar Sayuran …