Jumlah ASN di Lingkungan Pemkot Depok Masih Kurang

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktifitas di Balaikota Depok. Radar Depok

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktifitas di Balaikota Depok. Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Jumlah penduduk Kota Depok saat ini mencapai dua juta jiwa. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri menilai, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang untuk melayani warga secara maksimal.

Diketahui, jumlah 6.500 ASN yang bekerja lingkungan di Pemkot Depok dirasakan masih kurang. Meski ada tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masih proses tahap seleksi sebanyak 356 orang sesuai formasi 2019.

“Kebutuhan ASN kita besar. Untuk kebutuhan pengawai negeri di Depok 13 ribu orang. Masih kurang banyak,” kata Supian kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Meski begitu, saat ini Pemkot Depok memberdayakan ribuan tenaga honorer guna membantu melayani kebutuhan warga. Tetapi, pihaknya masih bingung soal rencana meniadakan tenaga honorer di jajaran perangkat daerah, walaupun akan masuk ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk seleksi PPPK sama seperti seleksi CPNS. Kalau kita adakan kemungkinan tenaga honorer akan ada yang tidak lulus. Karena kami masih butuh mereka untuk berjalannya roda pemerintahan,” beber Supian.

BKPSDM Depok juga masih menunggu peraturan presiden (Perpres) tentang honor atau pembagian gaji PPPK. Namun, pihaknya sudah melakukan seleksi PPPPK pada 2019 lalu, ada 186 orang yang lulus seleksi.

“Tahun lalu kita sudah lakukan perekrutan PPPK. Kurang lebih 186 orang, mereka belum bekerja karena kami masih menunggu Perpres soal gaji. Jadi kita harus hitung dulu gajinya berapa?. Apakah disamakan dengan PNS, kami belum tahu, masih bleng,” terangnya.

Dia menambahkan, untuk tenaga PPPK juga akan diatur Peraturan Walikota tentang kontrak kerja. Kontrak bakal diperpanjang setiap tahun oleh Pemkot Depok, sebab gaji PPPK menggunakan dana APBD Depok.

“Untuk kerjanya sama seperti PNS, bedanya hanya tidak dapat pensiun. Kalau kinerjanya jelek akan diputus kontraknya,” pungkasnya.

(RD/dra/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds