Wali Kota Depok: Pajak Kendaraan Dinas Harus Dibayar

Petugas melayani warga yang ingin membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Balaikota Depok. Radar Depok

Petugas melayani warga yang ingin membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Balaikota Depok. Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Guna meningkatkan pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Depok, seluruh unsur di Kota Depok termasuk Perangkat Daerah (PD) diminta taat dalam membayar PKB.

Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Untuk itu, Pemkot berupaya memberlakukan sanksi jika ASN lupa atau telat membayar pajak.

“Peraturan Wali Kota (Perwal) nya sedang kita kaji. Ini sebagai upaya mendorong ASN taat membayar pajak. Kami juga akan instruksikan PD agar menyelesaikan tunggakan pajak jika ada,” ucapnya, Selasa (11/2).

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, pihaknya sudah memberikan imbauan ke setiap PD, agar kendaraan dinas atau kendaraan plat merah dibayarkan PKB-nya tepat waktu.

“Pajak yang dibayarkan itu nantinya akan masuk ke Provinsi Jawa Barat dan kita ada bagi hasil dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kalau banyak yang menunggak, tentunya akan berdampak pada pembangunan di Kota Depok,” ujar Nina.

Nina mengungkapkan, anggaran pajak untuk kendaraan dinas harus dianggarkan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong PD terkait agar tidak lupa mengajukan anggaran untuk pajak kendaraan dinas.

“Tidak bisa dimungkiri memang ada saja PD yang menunggak pajak dengan berbagai alasan. Untuk itu, terus kami tekankan dan dorong agar anggaran tersebut setiap tahunnya diajukan, agar pajaknya dibayarkan tepat waktu,” pungkasnya.

(RD/dra/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds