Walikota Depok: Tidak Ada Razia LGBT

Walikota Depok Mohammad Idris

Walikota Depok Mohammad Idris


POJOKJABAR.com, DEPOK – Walikota Depok Mohammad Idris memberi penjelasan mengenai statemennya yang diprotes Komnas HAM, karena dianggap melanggar hak privasi masyarakat. Idris membantah telah mengeluarkan kebijakan terkait razia Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Depok.

”Saya sebagai Walikota Depok belum mengeluarkan kebijakan apapun terkait LGBT. Periksa saja, edaran saja belum punya saya,” kata Idris.

Selain itu lanjut Idris, razia LGBT bukanlah sebuah wacana yang dikeluarkan pihaknya. Berkembangnya pemberitaan yang mengatakan dia mengeluarkan imbauan, muncul ketika dia ditanya mengenai kasus Reynhard Sinaga yang merupakan Warga Negara Indonesia ber-KTP Depok.

Dari pertanyaan tersebut, dia menjelaskan ketika itu Pemkot Depok sudah memerintahkan Sat Pol PP dan Dinas Kependudukan untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas penertiban di tempat-tempat kos dan apartemen.

”Dan saya tidak mengatakan penertiban LGBT secara khusus, tidak. Mungkin, diantaranya (penertiban tersebut) ada penyimpangan-penyimpangan seksual, tidak hanya LGBT,” ungkapnya.

Idris mengatakan, sudah tugas dan peran pemerintah untuk memberdayakan seluruh masyarakat untuk menjadi orang-orang yang baik.

”Yang taat pada negara ini dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, itu intinya,” ujarnya.

Kalau diberdayakan saja susah, kata Idris, maka Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yakni penertiban. Penertiban ini, lanjut Idris, ada disetiap pemerintahan manapun dan tidak hanya terfokus pada LGBT.

”Seluruh tindakan yang melanggar norma baik norma negara maupun norma etnis bangsa dan norma agama, itu ada ketentuan penertibannya, jadi bukan hanya LGBT,” bebernya.

Dia menambahkan, Terkait protes keras yang dilayangkan Komnas HAM, dia mengaku hingga saat ini belum mendapat surat secara langsung yang dilayangkan Komnas HAM. Idris juga mengatakan, adanya pihak-pihak yang mengatakan bila razia dilakukan maka akan mengganggu privasi seseorang, hal itu haruslah dilihat secara seksama.

Menurutnya, semua orang mempunyai hak namun hak pribadi atau kelompok tertentu pun jangan sampai mengganggu hak orang lain.

”Kalau bebas sebebasbebasnya, hancur dunia ini,” pungkasnya.

(RD/dra/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds