Kenaikan Gas Elpiji 3 Kg Ancam Bisnis UMKM

Pekerja saat memindahkan gas elpiji 3kg di pangkalan gas kawasan Kelurahan Boponter, Kecamatan Cipayung, Kamis (16/1/2020).

Pekerja saat memindahkan gas elpiji 3kg di pangkalan gas kawasan Kelurahan Boponter, Kecamatan Cipayung, Kamis (16/1/2020).


POJOKJABAR.com, DEPOK – Rencana pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg alias ’Si Melon’ pada pertengahan tahun 2020, dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak pro kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok, Indra Rusliawan menilai, mayoritas industri mikro dan kecil masih menggunakan gas 3 kg dalam usahanya guna mengurangi ongkos produksi.

“Hal tersebut merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada UKM,” kata Indra kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Kebijakan pencabutan subsidi gas 3 kg adalah hal yang antitesis dan berlawanan dengan Undang-Undang pemberdayaan UKM.

“Jangan sampai di satu sisi dibuat Undang-Undang pemberdayaan UKM, tapi sisi lain ada yang menghambat pemberdayaan itu. Salah satunya ya pencabutan subsidi elpiji,” katanya.

Jika dibatasi, maka dampaknya akan sangat besar pada pengusaha kecil dan mikro tersebut.

“Kalau usaha mikro dan kecil, menggunakan melon (gas 3 kg). Nah, jadi ini mau dibatasi. Itu kan semua berkaitan dengan harga produksi atau cost biaya produksi” katanya.

Menurutnya dengan pencabutan subsidi gas 3 kg maka biaya produksi akan menjadi tinggi. Hal ini berarti harga jual ikut tinggi.

“Kalau harga jual tinggi bisa berdampak pada kebangkrutan UMKM, karena kan enggak ada yang beli,” ungkapnya.

Kebutuhan terhadap elpiji 3 kg sama vitalnya dengan kebutuhan seperti listrik, transportasi dan BBM. Selain UMKM, kenaikan dan pencabutan subsidi elpiji 3 Kg juga berdampak pada sejumlah pedagang gorengan.

Loading...

loading...

Feeds