Disnaker Kota Depok Pantau UMK 2020

Disnaker Kota Depok saat melakukan studi banding pelaksanaan Balai Latihan Kerja (BLK) di BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan. Radar Depok

Disnaker Kota Depok saat melakukan studi banding pelaksanaan Balai Latihan Kerja (BLK) di BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan. Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Setelah ditetapkannya Upah Minimum Kota (UMK) Depok sebesar Rp4,2 Juta, nampaknya belum ada perusahaan yang mengalami keberatan maupun buruh yang mengeluhkan sistem penggajian dan cenderung berjalan lancar.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Manto Djorgi mengaku, sejauh ini belum ada laporan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam membayarkan upah kepada karyawannya di Depok.

”Belum ada masalah. Kami belum menerima laporan terutama perusahaan-perusahaan manufaktur,” kata Manto usai mengisi seminar Ketenagakerjaan di SMK 1 Perintis, Depok, Selasa (14/1).

Manto mengungkapkan, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, dan mereka yang bekerja di setiap perusahaan guna memantau perkembangan situasi ketenagakerjaan.

”Untuk (UMK) 2020 ini kan baru proses, mereka rata-rata gajiannya akhir bulan, nanti kita lihat seperti apa,” bebernya.

Sebagai bagian dari pengawasan, Manto mengatakan, Disnaker memiliki tim khusus yakni Tim Monit alias tim monitoring yang di dalamnya beranggotakan pihak dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, Intel, pengawas dari unsur serikat pekerja, Apindo, dan Disnakersos sebagai koordinatornya.

”Kita turun ke lapangan, kalau ada laporan ya kita tindak lanjuti terutama untuk hasil dari penetapan UMK 2020 ini,” tuturnya.

Meski demikian dia mengaku, kasus mengenai upah yang tak dibayarkan perusahaan kepada karyawan selalu saja terjadi bukan hanya karena adanya kenaikan UMK ini. Namun, hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik, dimana pihaknya selalu menjadi penengah diantara perseturuan antara perusahaan dan pekerja.

”Kalau kasus upah ada saja tapi pada dasarnya selama ini selesai dengan kesepakatan dan perusahaan bersedia membayar,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam setiap kasusnya, pihaknya selalu mengupayakan komunikasi dan mediasi diantara perusahaan dan pekerja.

”Nomor satu mediasi karena kita melindungi tenaga kerja, kasihan tenaga kerja kalau sampai berperkara di pengadilan,” jelasnya.

(RD/dra/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds