Properti Syariah Menjamur di Depok-Bogor-Bekasi, Hati-hati Penipuan

Ilustrasi Bisnis Properti di Bogor.

Ilustrasi Bisnis Properti di Bogor.


POJOKJABAR.com, DEPOK– Beberapa tahun terakhir, penjualan perumahan dengan sistem syariah semakin tumbuh. Tapi, hati-hati. Sebab, ada juga yang memanfaatkan label syariah untuk menipu calon pembeli.

PENJUALAN properti syariah kini mengalami perubahan. Sebelumnya, untuk mendapatkan rumah secara syariah, seseorang bisa memperolehnya dengan cara kredit pemilikan rumah (KPR) syariah di bank-bank syariah.

Tapi, belakangan berkembang properti syariah yang dijual tanpa melibatkan perbankan.

Hampir semua properti syariah menawarkan kemudahan yang sama untuk proses cicilan. Di antaranya adalah tidak melibatkan bank dan tanpa BI checking. Jadi, uang cicilan dibayarkan langsung ke developer atau pengembang.

Kemudian, angsuran tidak dikenai bunga untuk menghindari riba. Besaran angsuran flat alias tetap. Lalu, tidak ada denda ataupun sita aset jika terjadi persoalan dalam pembayaran cicilan. Di sejumlah daerah, penjualan properti syariah menjamur.

Misalnya, Depok, Bogor, Bekasi, bahkan sampai ke Sidoarjo, Jawa Timur. Lantas, apakah benar penjualan properti syariah seperti itu?

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Huzaimah Tahido Yango meminta masyarakat berhati-hati terhadap pengembang yang menawarkan properti syariah. ’’Harus dilihat dulu legalitasnya. Apalagi, dia bilang tidak perlu lewat bank dan lainnya. Jangan langsung dipercaya,’’ katanya.

Huzaimah menegaskan, konsep properti syariah seperti itu sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan dari MUI. Dosen ilmu fikih alumnus Mesir itu mengatakan, MUI belum pernah mengeluarkan fatwa terkait perumahan berbasis syariah yang tidak melibatkan perbankan.

Menurut dia, masyarakat yang membeli rumah syariah bisa jadi tidak mengejar aspek syariahnya semata. Tetapi, mengejar kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pengembang. Huzaimah mengatakan, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan rumah secara syariah, sudah ada skema KPR syariah. Menurut dia, KPR syariah lebih terjamin kehalalan atau aspek syariahnya. Sebab, setiap bank yang menawarkan KPR syariah memiliki dewan pengawas syariah (DPS). ’’Ada dua sampai tiga orang MUI di DPS. Sesuai permintaan banknya,’’ jelasnya.

DPS bertugas mengawasi sistem sehingga terjamin kehalalan atau sesuai syariah. Misalnya, menggunakan akad murabahah. Akad murabahah itu merupakan skema terbanyak dalam sistem KPR syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 60 persen penjualan KPR syariah menggunakan akad murabahah.

Imbauan MUI supaya masyarakat lebih berhati-hati terhadap penjualan properti berbasis syariah itu patut diperhatikan. Sebab, pengungkapan kasus penipuan perumahan syariah oleh kepolisian terus bermunculan.

Pada November 2019, misalnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan rumah syariah PT ARM Cipta Mulia. Lokasi perumahan syariah yang dipasarkan PT ARM Cipta Mulia itu tersebar di sejumlah lokasi. Yaitu, Kabupaten Bogor (Bojonggede), Kabupaten Bekasi (Cikarang), Bandung, dan Lampung. Total korban mencapai 270 orang dengan kerugian ditaksir sekitar Rp 23 miliar.

Tidak lama berselang, tepatnya pada awal Desember 2019, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus yang lebih besar. Polisi mengamankan empat orang terkait penjualan rumah syariah yang bakal dibangun di Tangerang Selatan dan Banten. Bendera perusahaan yang digunakan bernama PT Wepro Citra Sentosa. Total masyarakat yang menjadi korban mencapai 3.680 orang. Kerugiannya Rp 40 miliar.

Kasus penipuan perumahan syariah juga dibongkar jajaran Polrestabes Surabaya. Direktur Utama PT Cahaya Mentari Pratama berinisial MS selaku pengembang perumahan Multazam Islamic Residence ditahan polisi. Menurut keterangan polisi, ada 32 korban dengan kerugian sekitar Rp 3,2 miliar.

Ketua Umum sekaligus founder komunitas Developer Property Syariah (DPS) Rosyid Aziz Muhammad menyampaikan rasa kecewanya atas kasus penipuan berkedok perumahan syariah. Dia mengaku sama sekali tidak mengenal pemilik perusahaan-perusahaan nakal itu. ”Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga,” katanya.

Rosyid menjelaskan, komunitasnya memiliki anggota sekitar 1.900 developer. Ada yang berbentuk PT, CV, maupun perseorangan. Secara berkala, anggotanya menggelar pertemuan untuk pelatihan, standardisasi dan sertifikasi. ”Pengembang itu kita tidak kenal, tidak pernah belajar bersama kita. Akhirnya kena semua kita,” tuturnya.

Dia lantas menyampaikan peluang bisnis properti syariah. ”Kita yakin spirit dan konsep syariah pasti menang. Tahun depan itu puncaknya booming produk halal,” katanya. Menurut dia, saat ini banyak taipan besar yang ikut menyasar segmen syariah.

”Jangan sampai kesalahan satu pihak malah merusak nama syariah,” katanya.

Menurut Rosyid, pengembang properti syariah yang berujung penipuan itu bisa jadi tidak paham bisnis syariah. Menurut dia, konsep syariah sudah sangat lengkap. Di komunitas DPS sendiri, diperlukan pelatihan 2–3 bulan untuk memberikan ilmu soal bagaimana mendapatkan modal usaha properti yang tidak menabrak syariah.

Setelah mencuat kasus penipuan berkedok syariah, dia mengingatkan masyarakat tetap tenang. Rosyid menjelaskan, sebagai umat Islam, syariah itu bukan pilihan. Melainkan kewajiban. Karena itu, kasus penipuan berkedok perumahan syariah jangan sampai memunculkan apriori atau antipati kepada properti syariah.

”Buktinya, proyek-proyek kami lancar semua,” jelasnya. Meski begitu, dia mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek legalitas saat ingin membeli properti. Baik properti syariah maupun properti konvensional.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa tren penjualan rumah berbasis syariah memang semakin marak. Namun, Totok mengakui bahwa sebagian penjualan properti berbasis syariah masih bermasalah. Di asosiasi REI sendiri, lanjut Totok, tidak ada anggotanya yang menjual properti dengan basis syariah.

”Reward dan punishment dalam pembiayaan itu kan harus seimbang. Sementara di syariah tidak ada punishment yang tegas,” ujar Totok saat dihubungi Jawa Pos.

Menurut Totok, meski begitu, tidak berarti konsep syariah tak bagus. Dia mencontohkan bahwa perbankan syariah menjadi sektor yang tumbuh positif. ”Di bank syariah tetap pakai sistem bagi hasil, kalau tidak bayar, tetap ada sanksinya. Tapi, kalau hubungan bisnis tanpa ada sanksi itu agak berat,” tambahnya.

Dia mencontohkan, ada developer perumahan syariah yang berhasil menjual 100 unit, tetapi hanya 30 persen dari 100 unit tersebut yang mampu membayar sesuai ketentuan. Jika terjadi demikian, developer akan ”goyang”. ”Itulah yang membuat banyak masalah.

Beberapa developer syariah juga banyak yang tidak mengerti, pilih lokasi yang asal murah, padahal lokasinya zona hijau. Zona yang sebetulnya nggak bisa dibangun hunian,” paparnya.

Ditambah, menurut Totok, hampir sebagian besar developer yang menjual properti syariah tidak terdaftar di asosiasi. Padahal, asosiasi mempunyai peran penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan developer itu sendiri.

Sementara itu, juru bicara OJK Sekar Putih Djarot menuturkan, penanganan investasi ilegal, termasuk investasi di bidang properti, merupakan ranah Satgas Waspada Investasi. ”Satgas Waspada Investasi ini adalah forum koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga,” katanya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menuturkan, secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam berinvestasi, terdapat dua hal utama yang wajib dipahami masyarakat. Yakni, tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) dan tingkat risiko.

(jpc/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds