ASN Suhendra Hamzah Tersangka Kasus Korupsi IMB

ilustrasi

ilustrasi


POJOKJABAR.com, DEPOK – Jelang pergantian tahun Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, dapat kerjaan baru. Mantan Komandan Regu (Danru) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Suhendra Hamzah ditetapkan sebagai tersangka.

Korps Adhyaksa menyangkakan Suhendra dalam kasus korupsi kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok.

Data yang dihimpun, diduga tersangka melakukan pungli perizinan yang merugikan Apartemen Kos (Aparkost) di Beji Timur pada 2018, dengan meminta uang sebesar Rp350 juta. Modusnya, mendata jumlah pengembang yang membangun perumahan, apartemen, cluster, pabrik, dan rumah perseorangan di wilayah Kota Depok.

Setelah itu, banyak pengembang yang membangun perumahan dan kemudian dipungli. Nantinya mereka dijanjikan akan dibuatkan IMB dengan harga ratusan juta rupiah.

Awal terkuaknya kasus dugaan korupsi tersebut, ketika Satpol PP Kota Depok bersama DPMPTSP Kota Depok membongkar bangunan Apartemen Kos (Aparkost). Pembongkaran Aparkost dilakukan lantaran tidak adanya IMB.

Saat pembongkaran, Aparkost mengaku keberatan dan minta pembongkaran dihentikan, karena mereka merasa sudah memberikan uang pengurusan IMB ke DPMPTSP melalui Suhendra senilai Rp350 juta dengan bukti kuitansi.

“Sejauh ini dugaan korupsinya seperti itu,“ kata Humas Kejaksaan Negeri Depok, Kosasih kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, kasus korupsi perizinan IMB ini masuk sebagai penanganan skala prioritas, karena sangat merugikan masyarakat. Meskipun telah menyandang status tersangka, jaksa penyidik Kejari Depok belum melakukan penahanan terhadap Suhendra Hamzah ”Nanti pada waktunya akan di info lebih lanjut,” singkat Kosasih.

Selama jalanya kasus, sebanyak 13 pejabat diperiksa, di antaranya Asisten Administrasi dan Umum Kota Depok, Yayan Arianto yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP, Kepala DPMPTSP Kota Depok Yulistiani Mochtar, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Taufik Rahman.

Kepada Harian Radar Depok, Yayan Arianto tidak bisa berucap banyak. Dia hanya menegaskan, bisa ditanyakan kekejaksaan.

“Tanyakan ke Kejaksaan ya,” katanya.

Begitu juga dengan Kepala DPMPTSP Kota Depok Yulistiani Mochtar tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds