Sidang Uji Materi Kasus First Travel, MK Beri Waktu Perbaikan 14 Hari

Puluhan jamaah memadati Pengadilan Negeri Kota Depok dalam agenda putusan gugatan perdata kasus First Travel, Senin (2/12/19). Radar Depok

Puluhan jamaah memadati Pengadilan Negeri Kota Depok dalam agenda putusan gugatan perdata kasus First Travel, Senin (2/12/19). Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menggelar sidang pendahuluan permohonan uji materi pasal yang jadi dasar perampasan aset First Travel.

Dalam sidang pendahuluan itu, MK meminta pemohon memperbaiki berkas dan menjelaskan legal standing empat orang pemohon.

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), meminta pemohon menimbang lagi gugatannya. Pemohon adalah pengacara, Pitra Ramadoni.

“Bayangkan kalau dikembalikan pada korban dalam kasus yang sudah ada, yang sudah mendapat putusan yang inkrah kan dari MA, dikembalikan kepada korban, catatan korbannya siapa saja yang puluhan ribu itu ada nggak? pengadilan bisa mencari nggak?” kata Arief.

“Kalau misalnya direksi First Travel sudah menghilangkan data itu, terus data itu diperoleh dari mana? Kalau misalnya putusan hakim akhirnya mengikuti yang Anda minta, dikembalikan kepada korban, data korban sudah nggak ada semua,” sambung Arief.

Arief, yang juga guru besar Universitas Diponegoro, meminta pemohon menimbang sisa-sisa aset First Travel yang ada. Jangan sampai malah putusan merugikan jemaah.

“Terus uang yang dikumpulkan dari para korban itu sudah berkurang, berkurang karena apa, dipakai foya-foya direkturnya, atau pengelola, dipakai membayar gaji, sudah dipakai memberangkatkan orang-orang itu umrah, tinggal sisa sedikit, itu disita dan dikembalikan kepada korban, korban bisa terpenuhi nggak?” cetus Arief.

Pemohon juga dicecar soal legal standing saudara. Pemohon Pitra Ramadoni yang juga pengacara lalu menjawab bahwa dia dan pemohon mengalami kerugian potensial. Sedangkan kerugian aktual dialami klien mereka. Arief lalu menimpali jawaban Pitra tersebut. Menurut Arief, potensi kerugian itu harus dijelaskan dalam perbaikan permohonan.

“Harusnya kan klien anda yang jadi principal, kalau anda jadi pemohon berarti kerugiannya masih potensial, sebutkan di situ,” ujar Arief.

Loading...

loading...

Feeds