Jalan Margonda Raya Berbayar Keukeuh Diterapkan Pertengahan Tahun 2020

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya.

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya.


Terkait kepentingan masyarakat umum atas kebijakan ERP, Budi meminta masyarakat tidak perlu resah. Karena pada saatnya nanti sebelum diimplementasikan pasti akan didahului dengan sosialisasi dan uji coba.

Menurutnya, besaran biaya yang dikenakan bergantung dari tingkat kemacetan yang terjadi. Dengan ketentuan semakin macet, maka akan semakin besar biaya yang dikenakan.

“Jadi ERP bukan berarti kendaraan yang lewat harus membayar, namun kendaraan yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan tertentu akan dikenakan biaya atau congestion charge,” ungkapnya.

Dana yang tersimpan dari ERP, lanjut Budi, nantinya akan dikembalikan lagi untuk kepentingan transportasi publik. Jadi, nanti untuk mendukung fasilitas publik dana tersebut.

Sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris menyebut, kota yang dipimpinnya belum siap menerapkan ERP atau jalan berbayar yang rencananya berlaku di Jalan Margonda. Meski demikian, dia menegaskan bukan berarti Depok menolak konsep itu.

”Kita harus pahami secara komprehensif ya karena ERP secara konsep manajemen lalu lintas ini sesuatu yang positif, tetapi penerapannya sangat kondisional. Bagi Depok, penerapan ERP ini kalau saat ini belum, belum siap Depoknya dan kami bukan menolak konsepnya, ya menolak untuk diterapkan saat ini,” kata Idris, Kamis (21/11).

Idris mengatakan, rencana penerapan ERP di Jalan Margonda pada 2020 adalah gosip. Menurutnya, saat ini Depok masih belum memadai dari segi transportasi dan lalu lintas penunjang. Karena lalu lintas dan transportasi penunjang belum ada. Transportasi publik masih seperti itu dan akses jalan alternatifnya juga masih perlu perbaikan, penataan dan pelebaran, tahun ini kajian awal. “Di RITJ itu memang baru akan direncanakan penerapannya 2022,” ucapnya.

Idris tidak yakin penerapan ERP pada 2020 bisa dilaksanakan di kota Depok. Dia merasa ada banyak hal yang harus dibenahi terlebih dulu. Rencana Depok tadi angkot ber-AC. Jadi nyaman angkotnya ada AC-nya. Terus ada akses jalan, berupa pelebaran-pelebaran jalan yang memang intervensi pemerintah pusat yang lebih efektif.

“Itu memang harus disiapkan komunikasi ini. Artinya di 2022 pun kalau memang ya fasilitas belum siap ya nggak layak sebab dampaknya akan lebih berat,” ungkap Idris.

Idris juga dalam waktu dekat baru akan mempersiapkan jalan-jalan alternatif untuk memecah kemacetan di Kota Depok.

”Pertama kita sudah ajukan penataan jalan. Terusan jalan Juanda misalnya ke Kukusan terus Beji dan sampai bahkan ke Cinere. Kalau ada jalan alternatif ini saja ya yang arah ke Cinere, arah ke Sawangan tidak harus melewati Margonda,” ujar Idris.

Membebaskan lahan sepanjang Jalan Dewi Sartika dari pemda, pembangunan jalan underpass, nanti tahun 2021 underpass di Citayam, tahun ini jembatan alternatif pengurai kemacetan di Jalan Kartini dan Jalan Raya Citayam, yaitu Jembatan Dipo.

(RD/hmi/**/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds