Jalan Margonda Raya Berbayar Keukeuh Diterapkan Pertengahan Tahun 2020

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya.

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya.


Terkait adanya penolakan penerapan ERP, Bambang menyebut BPTJ telah menandatangani MoU dengan 3 Gubernur yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar dan Pemprov Banten. Artinya, sistem ini bakal terus berjalan, karena sudah ada nota kesepahaman dengan pemerintah setingkat lebih tinggi dari pemerintah kota. Dia menyadari ada banyak hal yang memang masih perlu diurus sebelum akhirnya diterapkan.

”Prinsipnya kita akan bekerjasama,” tegasnya.

Menambah ucapan Bambang, Kepala Humas BPTJ, Budi Rahardjo mengingkapkan, implementasi kebijakan ERP yang menjadi kewenangan BPTJ. Skema pendukung sudah dimulai beberapa bulan lalu diantaranya melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan semua stakeholder terkait termasuk dengan pemerintah daerah.

Pembahasan kemudian berlanjut lebih spesifik baik dengan instansi lain maupun internal dengan tenaga ahli. Skema-skema pendukung yang dibahas diantaranya meliputi skema hukum, skema kelembagaan, skema pembiayaan maupun skema teknik.

Selain telah menjadi amanat dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), implementasi kebijakan ERP dirasakan sudah mendesak. Mengingat, pertumbuhan pergerakan di Jabodetabek yang luar biasa.

Pada 2015 pergerakan manusia di Jabodetabek tercatat masih sekitar 47,5 juta pergerakan/hari, maka data tahun 2018 menyebut pergerakan sudah meningkat menjadi 88 juta pergerakan/hari. Namun demikian, dari 88 juta pergerakan/hari, hanya sekitar 8 persen yang menggunakan angkutan umum untuk tujuan aktifitas ke tempat kerja dan rutinitas lainnya.

“Kami memaksakan pemilik mobil menggunakan transportasi publik yang ada,” bebernya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Senin (02/12/2019).

Budi menjelaskan, pembahasan menyangkut skema hukum saat ini memang belum menemukan solusi payung hukum yang sesuai untuk penerapan ERP di jalan nasional.

“Kami terus berupaya untuk memecahkan masalah menyangkut skema hukum,” terangnya.

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds