Transaksi Validasi BPHTB di Kota Depok Disoal Warga

Warga saat membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB di Balaikota Depok. Radar Depok

Warga saat membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB di Balaikota Depok. Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Sebagian masyarkat Kota Depok menganggap proses perpajakan di Depok agak berbelit dan cenderung menyulitkan. Khususnya, dalam hal urusan pajak pertanahan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Warga Kelurahan Cisalak Pasar (Cipas), Komarudin Susanto mengatakan, kebijakan bagian Validasi BPHTB Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, belum memberi kejalasan kepada masyarakat terkait pembayarakan BPHTB.

“Bagian Validasi mengeluarkan kebijakan yang tidak jelas,” katanya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (24/11/2019).

Menurutnya, karena ketidak jelasan tersebut berefek pada terhambatnya pelayanan masyarakat dalam membayarkan BPHTB.

“Fungsi dari SPPT–PBB itu kan untuk menentukan nilai pajak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), seharusnya perhitungan pajak penjualan pun berdasarkan NJOP,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, ketika dia ingin membuat akte dengan nilai jual yang sama dengan NJOP, malah dipermasalahakan Bagian Validasi BPHTB.

“Dipertanyakan nilai jual beli, bahkan diminta penjual dan pembeli menghadap. Kan jadi menghambat pelayanan,” bebernya.

Dia menambahkan, jika memang BKD ingin meningkatkan PAD melalui BPHTB dengan kebijakan NJOP pada akte harus lebih tinggi dari NJOP SPPT-PBB, BKD Depok seharusnaya membuat regulai yang jelas.

“Jangan jadi ngambang seperti sekarang ini,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pajak Wilayah II BKD, Muhammad Reza mengatakan, penentuan BPHTB dilihat dari nilai transaksi di lapangan. Hal ini merupakan amanah dari Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“ Dituliskan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) bahwa jual beli adalah nilai transaksi,” ungkap Reza.

Dia menjelaskan, harga NJOP baru akan digunakan jika pada saat dilakukan validasi lapangan harga transaksi tidak diketemukan.

“Jika nilai transaksi lebih rendah dari NJOP, kami juga akan menggunakan NJOP,” bebernya.

Terkait kegiatan validasi lapangan yang dilakukan dengan menghadirkan penjual dan pembeli. Tak lain untuk memastikan kejujuran antara penjual dan pembeli, dalam melaporkan nilai transaksinya. Sebab selama ini sering ditemukan adanya kecurangan dengan menutupi nilai transaksasi yang sebenarnya.

“Lewat kegiatan validasi lapangan ini, kami berhasil meraup pajak sebesar Rp5 miliar lebih dari seribuan transaksi,” pungkasnya.

(RD/dra/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds