BKD Kota Depok: Lahan Menunggak PBB Bisa Disita


POJOKJABAR.com, DEPOK – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak Asli Daerah (PAD).

Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan pemasangan plang tanda penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terhadap objek pajak yang menunggak pajak. Sehingga diharapkan wajib pajak punya kesadaran untuk membayar PBBnya.

“Pemasangan plang ini merupakan sanksi sosial yang diberikan pihaknya bagi wajib pajak yang melalikan kewajibannya,” kata Kasubid Penagihan PBB dan BPBTB Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Sony Hendro kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Jum’at (22/11/2019).

Sony mengatakan, dalam satu minggu ini, pihaknya telah melakukan pemasangan 11 plang tanda penunggakan PBB di beberapa wilayah Kota Depok.

“Di Cimanggis tiga, Cinere tiga, Beji lima,” bebernya.

Dia mengungkapkan, setiap objek pajak memiliki jumlah tunggakan yang bervariasi mulai dari ratusan juta hingga milyaran.

“Untuk saat ini tunggakan pajak yang terhitung besar itu ada di salah satu objek pajak di Pangkalan Jati Baru dengan besaran tunggakan Rp1,9 miliar,” ucapnya.

Menurutnya, pemilik objek pajak itu tidak punya itikad baik untuk melunasi tunggakannya, sebab ketika didatangi tim dari BKD, pemilik objek pajak berinisial SSK ini tidak mengakui kepemilikan lahan yang menunggak PBB sebesar Rp1,9 miliar tersebut.

“Ketika kami tanya yang bersangkutan dia tidak mengaku. Tunggakan pajaknya berlangsung sejak tahun 1998 hingga saat ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika SSK tetap tidak mau mengakui kepemilikan lahan tersebut dan tidak melunasi tunggakan pajaknya, Pemeritah Kota Depok akan melakukan penyitaan terhadap lahan yang menjadi objek pajak tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan terhadap seluruh objek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya,” tegasnya.

Loading...

loading...

Feeds