Pemangkasan Eselon III dan IV, Jabatan Sekdis, Kabid, Kasi Hilang

Ilustrasi

Ilustrasi


POJOKJABAR.com, DEPOK – Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan–RB), bikin horor Aparatur Sipil Negara (ASN) Depok.

Surat bernomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, ini akan memangkas sejumlah jabatan. Tak sedikit, di Depok sebagaimana surat dimaksud ada 852 ASN dengan eselon III dan IV bakal hilang.

Menanggapi hal ini, Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, saat ini masih mempelajari dan mengkaji rencana penerapan perampingan birokrasi tersebut.

“Nanti ya, masih dilakukan pembahasan yang mendalam dan belum selesai,” katanya singkat kepada Harian Radar Depok di Balaikota Depok, Kamis (21/11/19).

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Mary Liziawati menjelaskan, masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait wacana penghapusan jabatan eslon III, IV, dan V.

“Kalau di Depok tidak ada eselon V,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat ini ada 146 eselon III dan 706 eselon IV di dalam instansi pemerintahan di Kota Depok. Rata–rata menempati jabatan struktrual di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). ASN dengan eselon IIIa menduduki jabatan camat, direktur RSUD, kepala Kesbang, Sekdis, Sekban, Sekretaris Irda, Irban, serta kepala bagian.

Sementara, eselon IIIb mengisi jabatan Kasubag, Kabid, Kabag Tu, dan Sekcam. Lalu untuk eselon IVa menduduki jabatan lurah, kepala UPT, Kasi, Kasubid, Kasubag, di dinas, badan, sertda, dan setwan. Sedangkan untuk IVb menduduki jabatan Sekel, Kasie di kelurahan, Kasubag TU di UPTD.

“Jika terjadi perampingan, semuanya akan dialihkan ke jabatan fungsional,” bebernya.

Dia mengungkapkan, dalam surat edaran tersebut tedapat pengecualian bagi lurah dan camat. Sebab saat ini jabatan lurah dan camat diisi eselon III dan IV.

“Camat dan lurah jabatanya tidak dihapus,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan bentuk perampingan birokrasi.

“Perampingan ya bukan pemangkasan yang dilaksanakan secara teliti, secara hati-hati, secara cermat. Yang diawali oleh KemenpanRB,” ungkapnya.

Menurut Tjahjo, beberapa jabatan di pemerintahan akan dirampingkan. Namun begitu, beberapa jabatan di tingkat daerah, tidak mengalami perampingan birokrasi.

“Seperti kepala kantor, seperti camat, kepala kelurahan, kemudian satker-satker yang fungsinya melayani itu tidak dirampingkan,” ucap dia.

Menurut Tjahjo tujuan perampingan yang dihendaki Presiden Joko Widodo atau Jokowi, guna memudahkan pelayanan masyarakat secara cepat.

“Yang kedua adalah dalam rangka untuk bisa memberikan izin kepada investor baik pusat, daerah maupun ke luar negeri. Sehingga perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi,” tegasnya.

Pantuan Radar Depok, saat ini Kemenpan-RB sudah mengelurakan surat edaran bernomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai langkah awal dalam perampingan birorkrasi seperti penghapusan jabatan eselon III, IV, dan V di setiap kementerian dan daerah.

(RD/dra/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds

10 Manfaat Menakjubkan Lemon Myrtle

Nama lemon myrtle mungkin agak terdengar asing di telinga kebanyakan orang. Padahal, kita semua pastinya telah sering menggunakan lemon dalam makanan.