Pedagang Pasar Kemirimuka Dukung Petamburan Disebut Hoaks

KPPKMD didampingi kuasa hukumnya melakukan pernyataan sikap terkait penolakan eksekusi pasar dan membantah adanya pedagang yang mendukung eksekusi di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, Senin (18/11/19). Radar Depok

KPPKMD didampingi kuasa hukumnya melakukan pernyataan sikap terkait penolakan eksekusi pasar dan membantah adanya pedagang yang mendukung eksekusi di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, Senin (18/11/19). Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Entahlah ini siapa yang lagi pola-pola mencari pendukung, supaya Pasar Kemirimuka bisa diesekusi.

Yang jelas kemarin, Kerukunan Pedagang Pasar Kemirimuka (KPPKMD) Depok tetap kekeuh menolak eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Depok. Malahan, KPPMKD menyebut menyebarkan berita bohong terkait pedagang dukung esekusi.

Kuasa Hukum Pedagang Kemirimuka, Leo Prihadiansyah menegaskan, informasi yang beredar di beberapa media online, bahwa pedagang mendukung rencana eksekusi Pasar Kemirimuka tidak benar. Bahkan, Leo menuding berita tersebut dibuat sendiri oleh PT Petamburan Jaya Raya (PJR).

“Maka kami sampaikan tidak ada pedagang yang mendukung terkait eksekusi. Justru mayoritas pedagang yang berjumlah 820 orang tetap menolak rencana eksekusi. Berita tersebut adalah karangan dari pihak PT Petamburan,” tegasnya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), di Pasar Kemirimuka Senin (18/11/19).

Perwakilan pedagang, Avita vohandayani mengingatkan, semua pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Sebab, hingga saat ini masih ada perlawanan pihak ketiga yang saat ini masih dalam tahap kasasi.

Pemkot Depok juga melakukan gugatan terhadap PT Petamburan Jaya Raya yang saat ini pada tingkat banding di pengadilan tinggi Jawa Barat.

“Makanya kami minta semua pihak berhenti memperkeruh keadaan. Mari kita hargai proses hukum,” katanya.

Selain itu, lanjut Avita, adanya pemberitaan di beberapa media cetak dan online. Terkait dukungan pedagang untuk pelaksanaan eksekusi adalah suatu bentuk berita bohong.

“Sumber berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan narasumbernya bukan pedagang atau pelaku usaha di Pasar Kemirimuka,” terangnya.

Sementara penolakan terhadap rencana eksekusi Pasar Kemirimuka bukan tidak menghormati putusan pengadilan. Namun, para pedagang berpedoman pada surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59382/Sk 216s//17786 tentang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT pertamburan Jaya. Dalam hal pembangunan pusat perbelanjaan di kota administratif Depok Kabupaten daerah tingkat 2 Bogor.

“Dan SHGB nomor 68 atas nama PT Pertamburan Jaya Raya sudah berakhir pada tanggal 4 Oktober 2008. Status tanah tersebut sejak didaftarkan dalam gugatan pada tanggal 27 April 2009 adalah tanah HGB dan bukan SHGB nomor 68 atas nama PT Pertamburan Jaya,” bebernya.

Selain itu, berdasarkan undang-undang pokok agraria PT Petamburan Jaya Raya hanya diberikan hak prioritas, untuk memperpanjang HGB tersebut. Karena SHGB nomor 68 atas nama PT Pertamburan Jaya Raya telah berakhir.

Sebagaimana UU pokok agraria, secara jelas menyatakan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah bukan miliknya. Dan hal tersebut dipertegas dalam pasal 21 UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pasal 1 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963 tentang hak milik atas tanah,” paparnya.

Demi menghindari gugat menggugat antara pedagang dan PT Petamburan Jaya. Dia berharap untuk seluruh pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara duduk bersama.
Pedagang mengusulkan pertemuan tersebut difasilitasi Pemerintah Kota Depok.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds

10 Manfaat Menakjubkan Lemon Myrtle

Nama lemon myrtle mungkin agak terdengar asing di telinga kebanyakan orang. Padahal, kita semua pastinya telah sering menggunakan lemon dalam makanan.