Serapan Anggaran Baru 23,34 Persen, Walikota Depok Sentil DPUPR

Walikota Depok, Mohammad Idris.

Walikota Depok, Mohammad Idris.


Hal inilah yang dikhawatirkan, sehingga teman–teman kontraktor juga tidak berani ngambil dengan waktu yang mepet seperti ini.

“Masiah ada waktu satu setengah bulan. DPUPR harus memaksimalkan waktu tersebut. Terus awasi penyerapannya jangan lalai,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, tenggat waktu penyerapan anggaran tahun 2019 akan segera berakhir, kurang dari dua bulan lagi. Tercatat 38 Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) baru terserap rata-rata 46,45 persen.

Dari 38 OPD, berdasarkan data Sistim Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) per 11 November 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) paling rendah, realisasinya baru 23,34 persen.

Kemudian, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) 36,82 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) 44,23 persen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 46,31 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 46,89 persen.

Kepala DPUPR Depok, Dadang Rustandi enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan Harian Radar Depok terkait serapan anggaran paling rendah diantara 38 OPD. Pejabat yang baru dilantik Jumat 10 Mei 2019 ini, lebih memilih membaca pesan singkat whatsapp (Wa) dan tak mengangkat telepon.

Sementara, Sekretatis DPUPR Depok, Citra Indah Yulianty menjelaskan, serapan yang rendah akibat adanya peraturan baru dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi, DPUPR Depok menunggu Peraturan Walikota (Perwal) dahulu.

“Setelah itu kami baru mulai proses lelang di Juli atau Agustus. Itu setelah perwal turun,” jelas Citra kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, sampai akhir tahun di 25 Desember 2019, pihaknya tetap optimis bisa menyelesaikan semua serapan anggran.

“Insya Allah selesai, kami akan geber serapan anggarannya,” tegas Citra.

(RD/dra/hmi/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds