Serapan Anggaran Baru 23,34 Persen, Walikota Depok Sentil DPUPR

Walikota Depok, Mohammad Idris.

Walikota Depok, Mohammad Idris.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Penyerapan anggaran DPUPR yang baru 23,34 persen mendapat sindirian dari Walikota Depok, Mohammad Idris. Pelantun lagu Hati–Hati ini, tidak memaklumi kegagalan DPUPR dalam menyerap anggaran tahun ini.

Menurut Idris, penyerapan anggaran DPUPR terhambat, karena adanya perubahan regulasi di tingkat kementerian yang menyebabkan DPUPR tidak berani untuk mengeksekusi.

“Ada peraturan Menteri PUPR tentang masalah pelaksanaan, dan peraturan itu menjadi pro kontra diantara kepala daerah. Apakah harus mengeluarkan Perwal atau tetap mengikuti Peraturan Menteri PUPR, atau mengikuti Petaturan Presiden,” kata walikota selepas menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (13/11).

Pro-kontra tersebut, lanjut Idris, menjadi biang keladi terhambatnya penyerapan anggaran di DPUPR. Kegiatan DPUPR berhenti sampai hampir dua bulan, karena peraturan tersebut.

“Kita bolak balik selama dua bulan ke kementerian untuk mengklarifikasi regulasi ini,” terangnnya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group).

Dia mengungkapkan, setelah proses yang panjang, barulah pihaknya berani mengambil keputusan, untuk melanjutkan kegiatan setelah berhenti selama dua bulan.

Berani ambil tindakan karena ada arahan Presiden yang menyatakan, kepala daerah boleh membuat peraturan walikota (Perwal) atau menggunakan peraturan menteri PUPR, hingga Perpres.

“Itu pun dalam melaksanakan kegiatan dengan catatan, kepala daerah tidak dapat diperkarakan jika memang ada sebuah permasalahan nantinya, yang penting kegiatan bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Walikota menyadari, ada kondisi yang memang sulit untuk dipaksakan DPUPR dalam menyerap anggaran. Jika dipaksakan, bisa-bisa kegiatan tersebut di cut off.

“Yang ngeri itu kalau jembatan di-cut off. Ketika jembatan di-cut off, berarti anggaranya baru bisa ada kembali tahun 2021 bukan 2020. Molor satu tahun,”.

Loading...

loading...

Feeds