Pemprov Jabar Keluarkan SK, Pasar Kemirimuka Aman

Tampak terlihat Pasar Tradisional Kemiri Muka yang berada di kawasan Kecamatan Beji. Ahmad Fachry/Radar Depok

Tampak terlihat Pasar Tradisional Kemiri Muka yang berada di kawasan Kecamatan Beji. Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Desakan PT Petamburan Jaya Raya (PJR) mengeksekusi Pasar Kemirimuka bakal terbantahkan. Kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK), yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.SIAGR-DA/177-86 tanggal 26 Desember 1986, benar produk hukum Pemprov Jabar.

Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani mengatakan, surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.SIAGR-DA/177-86 tanggal 26 Desember 1986, tentang persetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah Seluas 5 Ha Dibagikan di Desa Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kotip Depok, Kabupaten Daerah Tingkat I Bogor Untuk Pembangunan Pasar Depok Lama Atas Nama PT Petamburan Jaya Raya.

Dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 82 / SK 303.S / AGR-DA / 289-89 tanggal 31 Maret 1989 tentang Perpanjangan Masa Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK 216.S/AGR-DA / 177-86 tanggal 26 Desember 1986 tentang Persetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah, adalah benar-benar produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat.

“Jadi dengan adanya SK tersebut PT Petamburan Jaya Raya tidak bisa mengeksekusi. Sudah jelas ada produk hukumnya. Kenapa surat tersebut dianggap batal,” terang Eni kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Kamis (07/11/2019).

Dia mengaku, akan memperpanjang masa berlakunya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593,82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 selama 6 (enam) bulan berlalu sejak tanggal Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.303.SIAGR-DA / 289-89 ditetapkan (31 Maret 1989).

Sudah lama kejelesan tanah Pasar Kemirimuka adalah milik Depok. Hal ini juga ditegaskan pada semua persyaratan yang ditetapkan dalam Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 593.82 / SK.216.SIAGR-DA / 177-86 tetap berlaku untuk persyaratan pembebasan.

Saat itu, pihaknya juga mengundang Bupati Kepala Daerah Tingkat I untuk melakukan pengawasan terhadap pembebasan tanah dan pembangunan fisik Pasar Lama (Pasar Kemirimuka).

Dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada Pembantu Gubernur Wilayah II Bogor.

”Enam bulan setelah keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.303.S/AGR-DA/289-89 ditetapkan PT Petamburan Jaya Raya tidak juga berhasil melakukan pembebasan tanah yang ditentukan. Maka PT Petamburan Jaya Raya hanya menyetujui mempergunakan tanah yang telah disetujui sampai selesai pada akhir,” terangnya.

Semua untung rugi, lanjut Eni, diumumkan diterbitkannya Surat Keputusan menjadi tanggungjawab penerima izin (PT. Petamburan Jaya Raya). Dan akan dilakukan perbaikan dan perubahan seperlunya.

“Kami akan keluarkan SK,” tandasnya.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds