Hari Ini Lahan UIII Diratakan, Penertiban Dijaga 2.384 Aparat

Pekerja beraktifitas di lahan yang terdampak pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya. Radar Depok

Pekerja beraktifitas di lahan yang terdampak pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya. Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Penggarap di atas lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dipaksa angkat kaki hari ini, Kamis (7/11/19). Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI), sudah mempersiapkan 2.384 aparat untuk penertiban di lahan seluas 225,8 hektar di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Depok.

“Kamis (7/11) akan kami lakukan penertiban,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan UIII, Syafrizal hanya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Rabu (06/11/2019).

Dia mengaku, telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, untuk mengamankan lokasi penertiban. Dalam penertiban, pihaknya akan menurunkan 1.500 anggota Polisi, 484 anggota Pol PP, dan 400 anggota TNI.

“Kami sudah koordinasi dengan petugas, kami berharap agar yang telah meduduki lahan UIII agar keluar secara baik-baik,” ujar pria yang juga menjabat Karo Umum Kementerian Agama RI.

Menurutnya, pemerintah sebagai pemilik sah kawasan yang terdampak pembangunan UIII, juga telah membayar uang kerohiman, kepada warga yang mau di verifikasi datanya.

Syafrizal mengaku, sudah melakukan pembayaran kepada 28 warga yang memenuhi syarat. Saat ini pihaknya masih memverifikasi terhadap 25 Kepala Keluarga (KK), sebagai syarat keluar nya SK gubernur Jawa Barat.

“Dan masih ada 24 KK lagi yang sedang mengajukan verifikasi,” terang Syafrizal.

Sementara, masih banyak warga yang belum melakukan verifikasi untuk mendapat uang kerohiman. Pemberian kerohiman juga tidak cuma-cuma.

“Hanya warga yang memiliki, KTP, dan sudah berada disana minimal sepuluh tahun,” ujar Syafrizal.

Menurutnya, ada empat elemen uang ganti rugi yang bakal dibayarkan, antara lain, uang pembongkaran, uang transport pindah rumah, uang ngontrak selama setahun, dan uang kehilangan atas pekerjaan.

Namun, masih ada sebagian masyarakat yang keukeuh menggunakan Eigendom Verponding. Padahal Verponding sudah tidak berlaku di Indonesia sejak tahun 1961.

“Bukan kami yang salah, mereka yang tidak mau melakukan verifikasi. Padahal mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tegas Syafrizal.

Loading...

loading...

Feeds