BKD Kota Depok Cegah Kerugian Pajak


POJOKJABAR.com, DEPOK – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berupaya mencegah kerugian pajak. Guna memastikan pencapaian pajak sesuai target, BKD rutin memonitoring seluruh objek pajak potensial untuk ditagih.

“Tugas kami mengawasi dan pembinaan. Pajak yang dimaksud bermacam-macam bentuknya, bisa pajak hotel, restoran, billboard dan videotron. Paling banyak temuan spanduk tak berizin,” ujar Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana, Minggu (20/10/19).

Dia mengaku, selama melakukan monitoring kerap menemukan potensi kerugian. Misalnya, pada kasus spanduk iklan perumahan seperti yang terjadi di wilayah Bojongsari baru–baru ini. Nina, menyayangkan pihak pengiklan yang tidak taat pajak.

Padahal, menurutnya pajak iklan spanduk di Depok terbilang murah. Nilai sewa spanduk atau reklame dengan ukuran seperti iklan ukuran kecil adalah 39.150×0,5x4x7x1bh, maka muncul angka Rp7.830 per buah per minggu.

Berkaca dari kejadian tersebut, dia menjelaskan, kalau jumlah spanduk yang dipasang di wilayah Depok mencapai ratusan, tentu ada kerugian bagi Pemkot Depok.

“Nilai kerugiannya bisa mencapai jutaan rupiah, ini terjadi potensial loss,” beber Nina.

Dia menambahkan, sekecil apapun nilai pajak reklame harus masuk ke kas daerah. Karena bagaimanapun pajak merupakan sumber pokok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Ia mengajak seluruh pelaku usaha agar taat membayar pajak.

“Kami sudah mempermudah pengusaha dalam hal pendaftaran dan pelayanan lainnya. Tidak lagi sulit dan tinggal datang. Jika mereka tidak bayar pajak, mereka juga yang rugi, karena spanduk akan ditertibkan Satpol PP,” ucapnya.

Kabid Pendapatan 1 BKD, Endra menuturkan, selain monitoring, pihaknya juga akan memperbaiki proses pelayanan di lingkungannya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan ketaatan para wajib pajak.

“Kita akan memperpecat waktu pelayanan dan kemudahan pendaftaran objek pajaknya. Dengan begitu reklame spanduk yang Masa tayangnya pendek bisa segera terpasang,” jelasnya.

Selain itu, akan mengintegrasikan sistem pelayanan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta melakukan pemeriksaan pajak secara berkala.

“Kita akan bekerjasama dengan dinas terkait dalam rangka penertiban reklame,” pungkasnya.

(RD/dra/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds