Prostitusi Online Kian Marak, Pemkot-Polresta Depok Harus Tegas

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, DEPOK – Pemkot Depok dan Polresta Depok, diminta serius memberantas prostitusi online yang kian marak. Mengatasinya bisa berpijak pada Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE), UU Pornografi dan UU Pernikahan.

Anggota Komisi D, Tengku Farida Rachmayanti menegaskan, pemerintah harus bertindak tegas terhadap prostitusi on line. Jangan dibiarkan bisnis prostitusi yang melanggar moral, merajalela dengan memanfaatkan media sosial.

Pemerintah bisa mengatasi dengan berpijak pada peraturan perundangan yakni UU IT, UU Pornografi dan UU Pernikahan.

“Kami mendorong Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan secara intens ke lapangan. Terutama apartemen yang diduga menjadi tempat pertemuan mereka,” tegasnya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, dalam Perda Kota Depok No16 Tahun 2012, dilarang tegas untuk melakukan perbuatan asusila dan prostitusi. Pasal terkait menyebutkan, Setiap orang dilarang: melakukan perbuatan prostitusi; menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Peraturan Daerah juga menegaskan, Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan prostitusi dan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Pemerintah dan kepolisian, kata Bu Opi -sapaan Farida- diharapkan meningkatkan kerjasamanya dengan masyarakat. Membangun sinergi dengan mereka, untuk melakukan pengawasan. Terutama di wilayah apartemen atau kos-kosan yang terindikasi.

“Dengan fenomena ini kontrol sosial harus ditingkatkan untuk menjaga ketahanan sosial,” jelasnya.

Loading...

loading...

Feeds