Safari Politik Prabowo Satukan Persepsi, PKB Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Ketua Umum PKB Muhaimin saat bersama Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto dan jajaran petinggi kedua partai itu di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta.

Ketua Umum PKB Muhaimin saat bersama Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto dan jajaran petinggi kedua partai itu di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta.

POJOKJABAR.com, DEPOK – Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sepertinya bakal ditopang kaki politik yang sangat kukuh. Sebab, sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke barisan koalisi pemerintah semakin kuat. Dengan demikian, tinggal PAN dan PKS yang telah menegaskan sikap sebagai partai oposisi.

Indikasi tersebut tampak setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan yang diadakan di kediaman Paloh di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, itu menghasilkan tiga kesepakatan yang diberi judul Silaturahmi Kebangsaan.

Yakni, memperbaiki citra partai politik, mencegah dan melawan radikalisme, serta mengusulkan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Meskipun enggan memastikan soal kehadiran Gerindra di kabinet, isyarat koalisi itu semakin terang. Bahkan sebelumnya, Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Joko Widodo.

Menyikapi pertemuan tersebut, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana menilai, konteks yang harus dipahami pada pertemuan tersebut mungkin ada perbincangan atau permintaan khusus dari Jokowi ke Prabowo.

Kalau memang keinginan menjadi bagian koalisi pemerintahan, artinya Prabowo bisa menyampaikan niatnya bukan hanya ke Jokowi saja, tetapi ke semua partai pendukung pemerintah, atau sowan parpol.

“Secara etis sah-sah saja. Dugaan saya soal Amandemen UUD 45 yang saat ini sedang hangat dibicarakan di elit politik. Bukan semata mengajak di pemerintahan, tetapi menyatukan pandangan atau persepsi,” ungkap Aditya kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Senin (14/10/2019).

Meski begitu lanjut Aditya, terdapat satu kondisi bahwa selalu disampaikan para elit politik di pertarungan Pilpres, dansaat ini adalah hal yang berbeda. Namun yang perlu diperhatikan, kepastian mengambil posisi bersebrangan dari pemerintah.

Loading...

loading...

Feeds