Cegahan Korupsi, BKD Kota Depok Pasang Alat Rekam Transaksi Online

ilustrasi

ilustrasi


POJOKJABAR.com, DEPOK – Guna mengoptimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak. Badan Keuangan Daerah (BKD) bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Provinsi Jawa Barat, akan memasang alat perekaman data transaksi online berupa Tappingbox di hotel, restoran, hiburan, dan tempat parkir. Pemasangan alat ini merupakan upaya pencegahan korupsi di Kota Depok.

Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, pada tahap awal akan dipasang 50 alat rekam data transaksi online di beberapa wajib pajak. Mulai pekan depan pihaknya akan gerilya ke beberapa perusahaan mendata hotel, restoran dan lain-lain secara acak yang tidak patuh membayar pajak.

“Program alat rekam data transaksi online ini sangat baik untuk mengamankan keuangan daerah kita, terutama dari para wajib pajak sektor usaha. Agar tercipta transparansi di keuangan pelaku usaha,” kata Nina kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Senin (07/10/2019).

Dia menjelaskan, pemasangan alat ini bukan bermaksud tidak mempercayai pelaku usaha dalam sistem keuangan. Namun alat ini dapat mendeteksi para pelaku usaha yang tidat terbuka kepada Pemerintah kota Depok dalam pendapatan usahanya.

“Nanti akan dipasang dikasir hotel, restoran dan usaha lainnya. Jadi nanti akan terlihat pendapatan pelaku usaha ini secara transparan oleh kami dan KPK melalui server yang ada,” jelas Nina.

Diperkirakan alat rekam data transaksi online ini akan efektif beroperasi mulai November mendatang. Dimana lanjut Nina, beberapa waktu lalu Pemkot Depok juga sudah pernah memasang alat yang sama di beberapa tempat usaha, namun tidak berjalan efektif.

“Dulu pernah pengadaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tapi tidak efektif. Mudah-mudahan program yang bekerjasama dengan BJB dan KPK ini dapat berjalan efektif dan sesuai harapan. PAD kita bisa lebih ada peningkatan,” tegas perempuan yang pernah menjabat sebagai Kasatpol PP tersebut.

Di lokasi yang sama, Ketua Korsupgah KPK Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto menambahkan, program ini juga sedang merambah ke kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok memakai dana CSR dari BJB. Pasalnya program ini merupakan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat.

“Kerjasama ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha dan pemerintah sendiri. Dengan adanya program ini pendapatan daerah akan meningkat,” ujarnya.

Tri mengungkapkan, melalui pemasangan alat rekam data transaksi online ini akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak hingga 70 persen. Namun hal ini harus sejalan dengan kesungguhan Pemkot Depok dalam mengelola program tersebut.

“Nantinya data yang ada di Tappingbox ini akan masuk menjadi database. Serta data-datanya dapat dilihat secara transparan oleh KPK dan BKD,” pungkas Tri.

(RD/san/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds