Tolak Penggusuran sebelum Hak-haknya Dipenuhi, Warga Blokir Akses UIII

Warga menutup jalan akses antara lahan proyek dengan lingkungan warga. Radar Depok

Warga menutup jalan akses antara lahan proyek dengan lingkungan warga. Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Perlawanan penghuni garapan di lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), bukan tong kosong. Sedari Sabtu (7/9/19), penghuni yang tinggal di RT1/18 Kelurahan Cisalak, Sukmajaya Depok sudah mem-blockade jalan sebelah utara UIII.

Dengan menggunakan pagar kayu, dan tumpukan semen serta batu warga menumpuknya supaya tidak bisa masuk. Di depan pagar terpasang spanduk bertuliskan ‘Kami Menolak Pembayaran Sebelum Hak-hak Kami Dikembalikan, dan Kami Warga Kampung Bulak Menolak Penggusuran, Sebelum Adanya Pembayaran’.

Tak hanya itu, warga semakin eksklusif, warga mengancam dan melarang siapapun dengan sembarangan masuk ke lahan warga.

“Kami ingin agar tidak ada orang sembarangan masuk ke tanah warga. Apalagi tanah tersebut berbatasan dengan lokasi pembangunan,” ujar Ketua RT 1/18 Kelurahan Cisalak, Sarjana kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (08/09/2019).

Sarjana mengatakan, blokade akan dibuka usai persoalan ganti rugi lahan selesai. Dia ingin pemerintah mencari solusi untuk menuntaskan persoalan ganti rugi. “Kami tetap akan memblokade jalan masuk. Jika tidak ada solusi langkah ini akan terus kami lakukan,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Kasatpol PP Kota Depok, Lienda Ratna Nurdianny menyebut, aksi warga memblokade jalan merupakan pelanggaran. Sebab, lahan yang diblokade merupakan tahan pemerintah.

“Memang sempat saya baca kalau mereka mau melakukan pemagaran. Sekarang saya tanya melakukan pemagaran di lahan orang lain kira-kira apa mas. Kan pelanggaran, karena itu tanah negara, bukan hak mereka dan serifikat sudah terbit juga,” paparnya.

Lienda melanjutkan, Satpol PP telah memasang plang imbauan agar warga mengosongkan lahan. Pemasangan plang diklaim sesuai dengan prosedur.

“Kami sudah bagikan surat pengosongan dan plang itu dipasang untuk antisipasi jangan sampai surat itu tidak menyebar secara menyeluruh,” katanya.

Menurut Lienda, pemerintah meminta agar masyarakat meninggalkan lahan yang bukan miliknya. Dia ingin warga meninggalkan lokasi tanpa paksaan.

”Namun kalau misalnya tempo 5 hari belum ada niatan pergi, nanti ada peringatan kepada mereka,” tegas Lienda.

Lienda belum menyebut waktu untuk mengeksekusi lahan terdampak pembangunan UIII. Dia mengatakan, Satpol PP akan mengikuti prosedur sebelum bertindak.

“Masih ada proses SP 1 dan SP 2. Kemarin pemberitahuan itu bahwa tanah tersebut akan dibangun proyek strategi nasional (PSN). Tapi kalau ngotot gini nanti ada sanksi administratif berupa SP 1 sampai Sp 3,” pungkasnya.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds