PPDB SMP di Depok, Daftar Jalur KETM Sebanyak 4.692 Anak

Calon siswa bersama orangtuanya mendaftarkan diri di SMA Negeri 2 Depok saat proses PPDB 2019. Radar Depok

Calon siswa bersama orangtuanya mendaftarkan diri di SMA Negeri 2 Depok saat proses PPDB 2019. Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Negeri tinggal menghitung hari. Lebih tepatnya 27 sampai 28 Juni 2019 untuk jalur prestasi dan perpindahan orangtua.

Sedangkan 4 sampai 5 Juli 2019 untuk jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Inklusi, Prestasi Lokal, dan Zonasi Reguler. Diperkirakan siswa SD yang akan mendaftar melalui jalur KETM sebanyak 4.692 anak.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, Suhyana mengatakan, pada PPDB tahun ini seluruh SMP Negeri menyiapkan kuota 20 persen siswa, yang mendaftar melalui jalur KETM.

Mereka yang mendaftar harus sesuai dengan kriterianya, di antaranya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau pemegang surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah asal (SD).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Depok, sebanyak 1.656 siswa SD tidak mampu akan mendaftar di SMP Negeri. Begitu juga dengan anak pemegang KIP berdasarkan Basis Data Terpadu, di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial RI sebanyak 3.036 siswa.

“Hingga data per Jumat 21 Juni 2019 sebanyak 4.692 siswa tidak mampu akan mendaftar di 26 SMP Negeri melalui jalur KETM. Jumlah itu gabungan dari pemegang KIP dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dari kepala sekolah asal,” kata Suhyana kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (23/06/2019).

Menurut Suhyana, pemberlakuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah asal baru dilakukan pada PPDB tahun ini. Karena ini merupakan hasil evaluasi Pemerintah Kota Depok terkait dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada PPDB 2018.

“Nama-nama siswa yang telah terdata ini dan diverifikasi oleh Dinsos Depok langsung dikirim ke seluruh SMP Negeri. Jadi dijamin tidak ada lagi penyalahgunaan SKTM saat PPDB mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Kota Depok, Devi Mayori membenarkan, 3.036 anak adalah pemegang KIP dan 1.656 siswa tidak mampu telah terdata di database.

Guna mendapatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah asal, Dinsos telah membuatkan 16 kategori penilaiaian diantaranya terkait luas rumah sampai penghasilan kedua orangtua perbulannya.

“Iya data itu ril dan sah. Jadi anak yang tidak terdata pemegang KIP bisa mendaftar melalui surat dari sekolah tetapi harus berdasarkan laporan dari tim verifikasi sekolah mengacu pada kategori penilaian dari Dinsos,” pungkas Devi.

(RD/san/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds