Rata-rata Pendatang di Kota Depok Masih dari Jawa Barat

Pemudik saat beraktifitas di kawasan Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos. Radar Depok

Pemudik saat beraktifitas di kawasan Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos. Radar Depok


Dia menuturkan bahwa akan mendata penduduk kembali pada Juli mendatang. Karena Disdukcapil Kota Depok telah memiliki kegiatan rutin satu bulan setelah Lebaran yang dinamakan operasi pendataan penduduk non permanen yang melibatkan unsur RT, RW, dan kelurahan.

Dimana hasil pendataan tersebut nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat.

“Kegiatan ini untuk mendata warga yang tidak ber-KTP Depok yang tinggal cukup lama namun tidak berniat untuk tinggal di sini untuk mengetahui tujuannya apa,” tangkasnya.

Berdasarkan data Disdukcapil Depok, pada 2018 lalu jumlah pendatang mencapai 20 ribu orang yang bermukim di tiga kecamatan yakni Cimanggis, Pancoranmas, dan Sukmajaya. “Mereka beralasan rata-rata mengikut keluarga yang tinggal di Depok,” paparnya.

Ia mengimbau, agar para pendatang segera melaporkan diri ke RT dan RW untuk dibuatkan surat pengantar ke kelurahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, masyarakat yang datang sebagai tamu dengan waktu 1×24 jam, harus melapor ke RT dan RW untuk dibuatkan surat pengantar ke kelurahan.

“Nanti kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang berlaku selama enam bulan,” beber dia.

Terpisah, Lurah Duren Seribu, Suhendar menyambut baik imbauan yang disampaikan oleh Walikota Depok, Mohammad Idris terkait pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi pendatang baru. Untuk itu, kelurahannya siap membuatkan SKTT bagi warga yang ingin menetap sementara di wilayahnya.

Menurut Suhendar, para pendatang harus menyertakan surat pengantar dari RT/RW setempat untuk pembuatan SKTT. Sebab, ketua RT/RW merupakan orang yang paling mengenal warganya sendiri.

“Silahkan bagi warga pendatang yang ingin membuat SKTT. Karena itu, Kelurahan Duser terbuka untuk memberikan pelayanan khususnya untuk pembuatan SKTT ini,” kata Suhendar.

Dirinya menuturkan, demi mengefektifkan sosialisasi pembuatan SKTT, kelurahan bakal bekerja sama dengan tiga pilar bersama RT/RW, LPM, dan tokoh masyarakat. Dengan begitu, bagi pendatang yang ingin tinggal di Duser diminta untuk langsung lapor ke RT/RW. Setelah itu baru dibuatkan SKTT di kelurahan.

“SKTT berlaku enam bulan saja, dan bisa diperpanjang. Namun kalau ingin tinggal permanen warga diminta untuk mengurus berbagai surat pindah domisili,” tandasnya.

(RD/san/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds