Sebelas ASN di Lingkungan Pemkot Depok Terancam Sanksi

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melaksanakan apel pagi pertama masuk seusai libur lebaran di halaman Kantor Balaikota Depok, Senin (10/6/19). Radar Depok

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melaksanakan apel pagi pertama masuk seusai libur lebaran di halaman Kantor Balaikota Depok, Senin (10/6/19). Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Pada hari pertama kerja pasca libur Lebaran Idulfitri 1440 Hijriah, sebelas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok terancam terkena sanksi akibat tidak masuk kerja tanpa alasan alias bolos.

Selain itu, sebanyak 33 ASN juga tidak masuk dengan berbagai alasan yang diterima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemkot Depok memiliki 6.757 pegawai berstatus ASN. Dari total itu sekitar 99,3 persen pegawai masuk pada hari pertama kerja usai lebaran. Jika diterjemahkan jumlahnya ada 6.710 pegawai yang tertib peraturan.

“ASN yang tidak masuk hari ini (kemarin, red) sebanyak 47 orang dengan berbagai alasan. Tapi 11 orang di antaranya tercatat tidak masuk tanpa alasan (TMTA) dan ini yang akan dikenakan sanksi,” kata Supian kepada Radar Depok, di Balaikota Depok, Senin (10/6/19).

Dia menjelaskan, dari ke-47 ASN yang tidak masuk tersebut tidak semuanya bolos atau TMTA. Melainkan ada yang tercatat 23 orang sakit, dua orang izin, cuti alasan penting dua orang, dua pegawai juga cuti bersalin, dua pegawai lain mengambil cuti besar, ada dua orang yang cuti sakit, dan tiga orang cuti tahunan.

“Kami sudah laporkan hasil sidak ini langsung ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) atas imbauan dari Pak Menteri,” jelas Supian.

Terhadap ASN yang tidak masuk pada hari pertama kerja, BKPSDM akan memanggil para pegawai untuk mengetahui alasan sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak masuk kerja. Setelah itu akan ditetapkan sanksi yang diterima oleh masing-masing ASN.

Sanksi yang dikenakan pun juga tidak main-main. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, para ASN yang bolos akan dikenakan sanksi kedisplinan. Bahkan sampai dipotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya pada hari itu.

“Iya yang pertama kalau absen (bolos) dipotong TPP-nya, kemudian jadi catatan kami dan bahan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) kalau memang tanpa keterangan, kemalasan, atau bolos itu yang akan jadi catatan kami,” papar Supian.

Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan, pelayanan birokrasi untuk kepentingan masyarakat telah berjalan normal seperti sedia kala. Sehingga masyarakat yang hendak memproses berkas-berkas ke bagian pelayanan baik di Pemkot Depok dan kantor kelurahan-kecamatan pun sudah kembali beroperasi.

“Tanggal 10 ini sebagaimana biasa termasuk jam kantor, jam istirahat, sudah berjalan dengan normal. Kalau telat, mangkir, ini jadi catatan kita, kita lihat nanti alasannya seperti apa. Ini akan menjadi track record dari yang bersangkutan. Kalau mangkir berarti kan bolos satu hari, itu ada aturannya,” tegas Idris.

(RD/san/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds