Pemkot Depok: Pendatang Diminta Bikin SKTT

Suasana Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos yang mulai didatangi pemudik dari berbagai wilayah, senin (10/6/19). Radar Depok

Suasana Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos yang mulai didatangi pemudik dari berbagai wilayah, senin (10/6/19). Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Momentum Hari Raya Lebaran selain identik bersilaturahmi dengan sanak saudara, rupanya juga dimanfaatkan bagi masyarakat untuk keluar dan datang ke suatu daerah.

Pemerintah Kota Depok menekankan kepada pendatang yang baru memasuki Depok dari kampung halaman diminta segera membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, masyarakat urban yang masuk ke Kota Depok tanpa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan mendapat tindak pidana ringan (tipiring) oleh penegak Peraturan Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kalau yang memiliki KTP Depok kami data, apalagi yang bukan KTP Depok kami catat dan data datangnya (asal) darimana, mau apa segala macam, lalu mereka harus membuat SKTT di kelurahan setempat,” kata Idris kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), usai Apel di Lapangan Balaikota Depok, senin (10/6/19).

Idris menerangkan, dalam 1 X 24 Jam masyarakat pendatang wajib melaporkan diri ke RT dan RW setempat untuk mendapat surat pengantar pembuatan SKTT di kelurahan.

Masa berlaku SKTT pun hanya enam bulan, apabila lewat dari waktu tersebut yang bersangkutan belum memutuskan untuk ber-KTP Depok. Pemkot Depok tidak segan-segan untuk mendeportasinya.

“Kalau tidak membuat SKTT kami bisa meminta untuk dipulangkan ke alamat lamanya,” terang Idris.

Terpisah Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Depok, Diarmansyah menuturkan, pihaknya telah melakukan operasi yustisi kependudukan di Terminal Jatijajar pada Minggu (9/6).

Namun lonjakan pemudik yang kembali ke Depok tidak terlihat begitu signifikan. Sebab kebanyakan pemudik tidak kembali ke terminal seperti pada arus mudik.

“Operasi yustisi baru diadakan tahun ini dan dinilai kurang efisien pendataannya. Kebanyakan mereka tidak turun di terminal kembali, jadi pendataannya susah. Kami akan mulai data kembali pada Juli mendatang,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Disdukcapil rutin menggelar kegiatan pendataan penduduk non permanen pasca Lebaran. Hal itu dilakukan lantaran fenomena penduduk pendatang yang tidak memiliki pekerjaan meningkat tiap tahunnya.

“Kami akan lakukan operasi pendataan penduduk non permanen di Juli 2019. apabila ada yang melanggar setelah sebulan datang ke Depok tapi tidak memiliki KTP akan di tipiring dan diminta membuat SKTT,” tutup Diarmansyah.

(RD/san/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds