Pembebasan Lahan Lambat, Warga Terdampak Pembangunan Tol Cijago Ngadu ke Presiden

Pembebasan Tak Kunjung selesai warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Depok– Cijago (PWDC), mengadukan nasibnya ke Presiden Jokowi.

Pembebasan Tak Kunjung selesai warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Depok– Cijago (PWDC), mengadukan nasibnya ke Presiden Jokowi.

POJOKJABAR.com, DEPOK – Warga Kelurahan Krukut, dan Limo di Kecamatan Limo, serta Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan terus berjuang mendapatkan haknya.

Warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Depok–Cijago (PWDC), mengadukan hal tersebut ke Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta.

Koordinator PWDC, Surya Gunawan mengatakan, sudah menyurati Presiden terkait lambatnya proses pembebasan lahan yang terdapat di Kelurahan Krukut, dan Limo di Kecamatan Limo, serta Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan.

Menurutnya, warga menyampaikan proyek pembangunan Tol Cijago Seksi 3 yang melintasi 4 kelurahan (Tanah Baru, Krukut, Limo dan Cinangka). Tapi, sampai saat ini telah lebih dari 12 tahun tidak selesai-selesai. Sementara seksi 1 telah beroperasi, dan seksi 2 dalam konstruksi.

Menurutnya, warga terdampak secara bersama maupun sendiri, berupaya mencari tahu. Dan mencari jalan mengapa tanahnya tidak juga dibebaskan bertahun-tahun.

Surya mengatakan, Lembaga Manajemen Asset Negara lambat dalam pencairan dana talangan BUJT, yang berakibat pada lamanya waktu pemberian ganti rugi kepada warga. Saat ini berkas 630 warga sebagai pemutakhiran data akhir tahun 2017, tidak jelas keberadaannya. Sehingga, peta bidang tak selesai.

“Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Depok, juga menolak memberikan keterangan kepada warga mengapa proyek Cijago mangkrak,” tegasnya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Kamis (21/03/2019).

Padahal, BPN Kota Depok bukan hanya bertugas sebagai pengukur. Tapi juga Kepala Pelaksana Pembebasan Tanah. Proyek yang dipimpinnya dibiarkan tersendat tanpa keterangan.

“Investor Pemegang PPJT Cijago PT. Translingkar Kita Jaya berupaya menunda pembayaran ganti kerugian warga, meskipun warga telah setuju dengan berbagai alasan,” beber Surya.

Akibat lambatnya pembayaran ganti rugi tentu membuat kerugian Nyata Akibat Hambatan Birokrasi. Biaya pembangunan bertambah secara alami, karena faktor inflasi yang ujungnya membebani rakyat banyak.

Karena tarif tol yang semakin mahal. Properti warga yang terkena proyek menjadi asset beku, karena tidak bisa dijual, tidak bisa dijaminkan, tidak bisa ditingkatkan status kepemilikannya, sehingga sangat merugikan masyarakat keseluruhan.

Mereka meminta Jokowi mendatangi lokasi proyek Tol Cijago yang sedang dibangun, akan mempercepat proses pembangunan di Kota Depok.

“Kami berharap bapak Presiden mau datang dan meninjau langsung pembangunan Jalan Tol Cijago, yang sudah direncanakan sejak 12 tahun lalu,” tandas Surya.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds