Pungli Akte Jual Beli Tanah, Lurah Kalibaru Depok Ditahan

Tersangka OTT Lurah Kalibaru, Cilodong berinisial AH, menjalani pemeriksaan lanjutan terkait Pungli yang dilakukannya, di Mapolresta Depok, minggu (17/2/19). Ahmad Fachry/Radar Depok

Tersangka OTT Lurah Kalibaru, Cilodong berinisial AH, menjalani pemeriksaan lanjutan terkait Pungli yang dilakukannya, di Mapolresta Depok, minggu (17/2/19). Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Jangan sekali-kali meminta pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Bisa-bisa akan terjadi seperti Lurah Kalibaru, AH. Sempat terjadi simpang siur.

Akhirnya, Polresta Depok pastikan Lurah AH ditetapkan sebagai tersangka. AH disangkakan telah melakukan pungutan liar (Pungli) kepada salah satu warga, dalam proses penandatanganan Akte Jual Beli (AJB) Tanah.

Kapolresta Depok, Kombes Didik Sugiarto mengatakan, tersangka diamankan sejak Kamis (14/2), saat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polresta Depok. Penangkapan itu berawal adanya laporan warga kalau Lurah AH melalukan pungli.

“Iya, jadi tim Polres Depok melakukan penyelidikan terkait informasi adanya seorang oknum lurah, yang melakukan pungutan tidak sesuai dengan ketentuan. Ketika yang bersangkutan menjadi saksi pada akte AJB,” kata Didik kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (17/02/2019).

Didik menerangkan, saat warga meminta tandatangan lurah untuk AJB. Tersangka meminta biaya lebih besar dari ketentuan yang ada. Seharusnya menurut PP No 24 tahun 2016, masyarakat saat mengurus atau meminta tandatangan Lurah sebagai saksi di AJB, biayanya tak lebih dari 1 persen.

Namun, AH meminta tarif sebesar Rp5 juta atau 3 persen dari yang seharusnya diterima Pejabat Pembuat Akta (PPAT), dan Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS).

“Sekarang tersangka sudah ditahan di Mapolresta Depok, dan kami sedang memeriksan empat saksi untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya,” ujar Didik.

Atas hasil penyelidikan polisi, AH ditetapkan tersangka dengan kasus tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12 E, Undang-undang nomor 20 tahun 2001, sebagaimana perubahan dari Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Tersangka telah menyalahgunakan wewenang, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan dia menandatangani AJB. Menandatangani saksi di dalam AJB,” tegasnya.

Terpisah, Walikota Depok, Mohammad Idris enggan menanggapi kasus yang menjaring salah satu anak buahnya di Pemerintah Kota Depok tersebut. Dia menyerahkan kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti.

“Langsung saja ke yang menangkap (polisi),” singkatnya.

Supaya tidak terjadi hal serupa, Idris menegaskan, telah mengimbau setiap apel pagi. Dengan menegaskan bahwa ASN Pemkot Depok dilarang untuk melanggar hukum. “Selalu setiap apel saya ingatkan berulang-ulang,” terangnya.

(RD/san/pojokjabar)

loading...

Feeds