Tahun 2020 Keluarkan DED, Tahun 2021 Proyek Penataan Trotoar di Jalan Raya Margonda Dikerjakan

MEMBAHAYAKAN PEJALAN KAKI : Tampak terlihat jalur pedestrian yang rusak dan berlubang di kawasan Jalan Margonda Raya, kemarin. Hal ini tentunya sangat membahayakan para pengguna jalur tersebut. Ahmad Fachry/Radar Depok

MEMBAHAYAKAN PEJALAN KAKI : Tampak terlihat jalur pedestrian yang rusak dan berlubang di kawasan Jalan Margonda Raya, kemarin. Hal ini tentunya sangat membahayakan para pengguna jalur tersebut. Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Pemerintah Kota Depok akan menata trotoar di sepanjang Jalan Raya Margonda pada 2021 mendatang. Rencananya, trotoar tersebut akan dibuat senyaman mungkin, bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Manto Djorghi mengatakan, di 2020 Pemkot Depok baru akan berencana membuat Detail Enginering Design (DED) proyek penataan trotoar. Sehingga kemudian, pengerjaan baru bisa dikerjakan pada 2021.

“Pak Walikota berencana melakukan penataan trotoar secara simultan dan menyeluruh. Tahun 2020 kami buat perencanaannya, DED-nya dulu, baru pada 2021 pengerjaan,” kata Manto kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Jum’at (11/01/2019).

Disinggung soal besaran anggaran, ia mengaku sampai kini belum bisa memperkirakan. Dia pun belum juga mengetahui konsep yang akan digunakan untuk menunjang kenyamanan pejalan kaki.

“Untuk anggaran belum tahu karena DED dibuat tahun 2020, tapi pengerjaan fisiknya mulai ada sebagian. Walikota sudah mengarahkan agar trotoar di Jalan Margonda ditata kembali,” jelasnya.

Manto mengungkapkan bila dalam proyek tersebut, pihaknya tidak bekerja sendiri. Sejumlah dinas lain turut andil, mulai dari Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satuan Pintu (DPMPTSP), dan Satpol PP Kota Depok.

Peran DPMPTSP, kata dia, memastikan keberadaan bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan, dan Satpol PP sebagai eksekutor penertiban. Sementara DLHK, dilibatkan dalam penataan taman di median Jalan Raya Margonda yang sesak dengan bangunan mal dan pertokoan karena jadi kawasan bisnis.

“Dishub untuk penertiban parkir liar, Dinas Perizinan tangani bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan. Satpol PP sebagai eksekutor, jadi banyak yang terlibat,” tutup Manto.

(RD/san/pojokjabar)

loading...

Feeds