Sidang Mediasi Aruba Vs Penghuni Perumahan Aruba Residence Ditunda

SENGKETA: Warga Perumahan Aruba Residence saat aliran listriknya di putus sepihak oleh pengelola Aruba Residence. Ist

SENGKETA: Warga Perumahan Aruba Residence saat aliran listriknya di putus sepihak oleh pengelola Aruba Residence. Ist

POJOKJABAR.com, DEPOK – Buntut dari pemutusan aliran listrik tujuh rumah di Perumahan Aruba Residence, akhirnya berujung di meja hijau. Tujuh penghuni yang rumahnya sempat diputus aliran listrik digugat pengelola Perumahan Aruba Residence, karena dianggap tidak membayar Iuran Pengelolaan Lahan (IPL).

Kuasa hukum warga perumahan Aruba Residence, Wahyu hargono mengatakan, siap menghadapi gugatan yang dilayangkan pengelola Aruba Residence.

Dia menceritakan panggilan tersebut lantaran warga dianggap tidak mau membayar IPL, yang di kutip pengelola Aruba Residence.

Sementara itu, pada sidang mediasi pertama pihak penggugat tidak memenuhi tidak datang, sehingga sidang mediasi ditunda hingga Selasa (15/1/19) mendatang.

“Pihak penggugat tidak datang, jadi terpaksa ditunda,” kata Wahyu kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Selasa (08/01/2019).

Dia mengatakan, pada dasarnya warga siap menjalani gugatan yang sempat diadukan pihak peruhaman Aruba Residence. “Kami siap mengikuti gugatan yang dilayangkan pihak pengelola,” kata Wahyu.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Pemkot Depok, Nina Suzana mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mengambil alih aset milik perumahan Aruba Residence. Dia juga sudah melayangkan surat kepada pihak Aruba Residence tapi belum ditanggapi.

“Kami masih terus berupaya mengambil alih aset, tapi memang pihak pengelola yang belum mau menyerahkan,” terang Nina Suzana.

Sebelumnya, Developer Aruba Residence dinilai sudah arogan. Keladinya, penghuni dipaksa harus membayar kebersihan Rp700.000 sebulan. Akibat sikap sepihak itu, penghuni mengadukan permasalahan pengelolaan lingkungan ke Pemkot Depok.

Salah satu penghuni Aruba Residence, Andreas mengatakan, warga memang sudah beberapakali terlibat konflik terkait pengelolaan lingkungan.

Awalnya, konflik dimulai sejak Juli 2018, saat itu petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, dilarang masuk komplek untuk mengambil sampah.

“Petugas sampah tidak boleh masuk, jadi sampah berserakan di sepanjang komplek,” kata Andreas.

(RD/rub/pojokjabar)

loading...

Feeds