Program Ganjil Genap di Jalan Margonda Raya Tunggu Kajian

PENERAPAN GANJIL GENAP : Sejumlah kendaraan saat melintas di kawasan Jalan Margonda Raya, kemarin. Penerapan ganjil genap yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok sampai saat ini masih dalam proses kajian bersama konsultan. Ahmad Fachry/Radar Depok

PENERAPAN GANJIL GENAP : Sejumlah kendaraan saat melintas di kawasan Jalan Margonda Raya, kemarin. Penerapan ganjil genap yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok sampai saat ini masih dalam proses kajian bersama konsultan. Ahmad Fachry/Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Program ganjil genap saat ini masih terus dikaji Dinas Perhubungan bersama konsultan. Namun, Kasubdit Lalu Lintas Badan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Hananto mengaku belum menerima kajian ganjil genap dari Dishub.

Hananto menyebutkan, ada beberapa pertimbangan Dishub Depok belum memberikan kajian atau belum selesai. Di antaranya, volume kendaraan, bagaimana memberikan kompensasi angkutan umum jika ganjil genap diterapkan.

“Mungkin masih proses pengkajian, nanti mereka komunikasi dengan kita,” tutur Hananto kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (16/12/2018).

Pertimbangan lainnya dari volume lalu lintas (visi rasio atau kepadatan), sesuai Undang-Undang bahwa rasio di atas 0,7 sudah bisa dilakukan ganjil genap. Sedangkan kecepatan kendaraan kurang dari 20-30 kilometer perjam.

“Tapi juga harus hati-hati mengeluarkan kebijakan ini. Harus siap sebagainya,” katanya.

Hananto mengatakan, banyak pilihan guna memperlancar lalu lintas, salah satunya menerapkan 3 in 1. Ganjil genap ini hanya sekadar instrumen. Atau jumlah parkir dikurangi, program ini bentuk instrumen penekanan pengunaan kendaraan pribadi yang digunakan di ruas Jalan Margonda.

Diketahui, rencana penerapan ganjil genap di Jalan Margonda Raya saat weekend juga dapat restu BPTJ. BPTJ pastikan ganjilgenap Depok diserahkan kembali ke Kota Depok kewenangannya.

Kepala Humas BPTJ, Budi Rahadjo mengungkapkan, kewenangan kebijakan ganjil genap di Jalan Margonda Depok tentu itu milik pemerintah daerah.

“Hak kewenangan pemkot masing-masing seperti ganjil genap di Kota Depok,” tegas Budi.

Menurut dia, Pemkot Depok pernah berkomunikasi dengan BPTJ bahwa mereka pada saatnya nanti akan menyampaikan hasil evaluasi kebijakan yang mereka lakukan, terkait wacana ganjil-genap di Jalan Margonda.

“Mungkin sifatnya lebih ke koordinasi teknis soal ganjil-genap,” ujar Budi.

(RD/irw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds