Semaki Padat, Jumlah Penduduk Kota Depok 1.838.671 Jiwa

PADAT : Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Jalan Margonda Raya, Minggu (25/11). Pertumbuhan penduduk di Kota Depok setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan yang sering terjadi. Ahmad Fachry/Radar Depok

PADAT : Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Jalan Margonda Raya, Minggu (25/11). Pertumbuhan penduduk di Kota Depok setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan yang sering terjadi. Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Kota Depok semakin padat saja. Terhitung sejak Januari hingga September 2018, Dinas Kependudukan dan Sipil Depok mencatat ada 29.551 jiwa atau 2 persen penduduk baru. Dari angka tersebut didominasi dari pendatang baru yang bermigrasi ke Depok.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok, Henry Mahawan mengatakan, tercatat tahun ini pertumbuhan penduduk di Kota Depok bertambah. Januari hingga September meningkat sebanyak 29.551 jiwa atau 2 persen.

“Ini didominasi para pendatang baru yang dari luar Depok sisanya kelahiran,” ujar Henry, kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Minggu (25/11/2018)..

Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok mencatatat, jumlah penduduk Kota Depok tahun 2017 semester I ada 1.809.120 jiwa. Dan pada tahun 2018 semester I ada 1.838.671 jiwa. Dari jumlah penduduk Kota Depok itu, 1.274.589 orang tercatat mempunyai KTP elektronik (e-KTP).

“Sedangkan 77.503 orang belum mempunyai e-KTP, karena sebagian besar belum melakukan perekaman,” ujarnya.

Selain itu Henry menambahkan, Disdukcapil melakukan operasi Yustisi 12 kali per tahunnya. Ini untuk mengendalikan jumlah penduduknya yang terus meningkat.

“Depok tidak bisa melarang siapa pun mau datang dan tinggal apalagi setelah lebaran itu biasanya banyak yang datang ke Depok. Tapi, regulasi bagi yang datang perlu dibuat,” kata Henri.

Salah satu kebijakan bagi pendatang baru, diwajibkan membuat surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yang berlaku enam bulan. Namun, kalau sampai telat membuat surat tersebut bakal didenda Rp100 ribu.

“SKTT bisa dibuat melalui Rukun Tetangga (RT) gratis kok. Batasnya, 30 hari setelah tinggal di Depok,” ujar Henry.

Henry mengatakan, pemetaan jumlah penduduk sangatlah penting agar seluruh kebutuhan dan aktivitas warganya bisa dipenuhi. Apalagi, penduduk yang datang juga bakal menambah jumlah sampah, dan permasalahan sosial jika tidak mempunyai keterampilan.

“Ya kadang kan kalau ke Depok, biasanya untuk cari kerja ya, lain hal kalau yang memang sudah mempunyai kerja di Depok. Cuma kalau penduduk yang datang dari luar Depok masih nganggurkan bisa jadi memicu hal-hal yang dilakukannya jadi tindakan pidana,” tandasnya.

(RD/irw/pojokjabar)

loading...

Feeds