Karena Ekonomi Kelurga, Ribuan Pelajar di Kota Depok Terancam Putus Sekolah

Ilustrasi Pelajar SD di Kota Depok.

Ilustrasi Pelajar SD di Kota Depok.

Selanjutnya, untuk menanggapi masalah tersebut pihaknya tengah gencar bersosialisasi adan sistem jemput bola atau mendatangi langsung akar permasalahan.

“Waktu itu seperti kasus di Tapos ternyata memang orang tuanya tidak mengizinkan anaknya sekolah. Akhirnya kita dekati kenapa masalahnya karena biaya. Bukan sekedar biaya, kita bisa biayai anak ini tapi ternyata ibu itu membutuhkan anaknya untuk menbantunya bekerja, menopang ekonomi keluarga. Hal ini yang kita komunikasikan,” terangnya.

Idris menerangkan, rata-rata dari banyaknya kasus ditemukan, anak yang putus sekolah berada di tingkat SMA. Ada kurang lebih 700 anak, itu tingkat SMA semua. Tentu saja ini sangat prihatin dan tidak tinggal diam.

“Peran Basnas sudah kita arahkan membantu rawan DO, kita bantu juga anak-anak putus sekolah dangan kita sertakan dalam BKPDM untuk ikut paket-paket, seperti paket C. Itu yang paling banyak,” tegasnya.

Menangapi hal ini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengaku, prihatin atas angka ribuan potensi pelajar SMP dan SMA DO di Depok. Apa lagi kata dia, alasanya utama adalah ekonomi.

“Sebagai kota layak anak dengan kategori Nindya seharusnya hal tidak terjadi. Pemkot Depok harus melakukan upaya konstruktif untuk pemenuhan hak atas pendidikan, meskipun anak itu dipaksa bekerja karena keadaan ekonomi keluarga. Bisa disiasati dengan PKBM dan ujian kesetaraan paket B dan paket C,” pungkas Retno.

(RD/irw/pojokjabar)

loading...

Feeds