Program Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

LALU-LALANG: Sejumlah kendaraan saat berlalu-lalang di kawasan Jalan Margonda Raya, minggu (23/09/18). Ahmad Fachry/Radar Depok

LALU-LALANG: Sejumlah kendaraan saat berlalu-lalang di kawasan Jalan Margonda Raya, minggu (23/09/18). Ahmad Fachry/Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Program ganjil genap yang rencananya akan diterapkan di sepanjang Jalan Raya Margonda, saat ini masih dalam tahap kajian Dinas Perhubungan Kota Depok.

Badan Pengelolaan Transportasi Jabodebatek (BPTJ) menilai, program ganjil genap merupakan langkah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, pada 2029 masyarakat yang menggunakan angkutan umum sebesar 60 persen, dan memperbanyak angkutan massal.

“Ganjil genap bentuk pengurangan penggunaan transportasi pribadi dan memperbanyak angkutan massal,” Ungkap Budi kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group).

RITJ ini dilakukan kepada pemerintah daerah masing-masing, seperti DKI Jakarta, Kota Depok, Bogor, Kota Bekasi, dan Tangerang Selatan. Maka BPTJ akan membentuk sekretariat bersama, sehingga masalah bisa saling berkoordinasi dan terkontrol.

“Problemnya tentu pendanaan dan koordinasi. Nanti kita akan bantu mencari dananya di luar dari APBN,” kata Budi.

Budi menilai, kehadiran Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ telah memberikan kejelasan tentang bagaimana pembenahan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek harus dilakukan.

Namun demikian, perlu perubahan mindset di semua stakeholder yang terlibat agar acuan yang ada di dalam RITJ dapat diimplementasikan.

“Perpres ini merupakan bukti besarnya perhatian Presiden tentang pentingnya pembenahan transportasi Jabodetabek. Hanya dalam satu minggu rancangan Perpres ini diajukan, Presiden telah menandatanganinya,” kata Budi.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa sebelum ditandatangani presiden, keseluruhan sebanyak delapan bupati/wali kota dan tiga gubernur di wilayah Jabodetabek, serta beberapa menteri terkait telah membubuhkan persetujuan tanda tangan terhadap konsep RITJ tersebut.

Menurut Bambang, perubahan mindset yang diperlukan di antaranya adalah menyangkut masalah pendanaan yang telah dicanangkan dalam RITJ hingga tahun 2029.

(RD/irw/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds