Santer Soal Aher Bakal Gantikan Sandi, Kemendagri Malah Pernyataan Mengejutkan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) minta Pemkot Cirebon manfaatkan gedung hibah dengan baik.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) minta Pemkot Cirebon manfaatkan gedung hibah dengan baik.


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Kosongnya kursi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta karena ditinggal Sandiaga Uno yang maju jadi cawapres.

Hal ini terus menuai polemik.

Pasalnya, posisi yang dulunya ditempati wakil ketua umum Gerindra itu kabarnya bakal diisi oleh kader elite PKS.

Baca: Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Diwisuda S3 Unpad dengan Raihan IPK Bikin Tercengang

 

Menanggapi itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menilai, mekanisme pengisian wakil gubernur yang kosong telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Baca: Partai Gerindra Lirik Ahmad Heryawan, Puji-Puji Aher Berprestasi Hingga Elektabilitas Tinggi

 

Termasuk telah diatur syarat-syaratnya.

“Sebetulnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,” kata Bahtiar.

Mengenai mencuatnya nama Ahmad Heryawan (Aher) yang disebut bakal menggantikan Sandiaga, menurut Bahtiar kalau melihat ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.

Baca: Soal Pencapresan, Ahmad Heryawan Mulai Bergerilya, Jokowi Harus Tahu Sejumlah Titiknya

 

Mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak memenuhi syarat diajukan sebagai calon.

Meski memang hak mengusulkan ada di tangan partai pengusung.

Bahtiar menyebut, Pasal 7 ayat (2) Huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016.

Baca: Sah! Ada 25 Komunitas di Kota Sukabumi Deklarasi Dukung Ahmad Heryawan di Sebagai Calon Presiden RI

 

“Pak Aher sudah 2 kali menjadi Gubernur Jabar, sehingga tidak boleh dicalonkan lagi menjadi Wagub DKI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10/2016,” kata Bahtiar.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil wali kota harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sementara itu, dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf o misalnya dinyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.

Baca: ‘Tantang Petahana Jokowi’, Ahmad Heryawan Tegas: Siap Nyapres di Pilpes 2019

 

Begini isinya:

“Pasal 7 Ayat (2) huruf n menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota,” pungkas Bahtiar yang merupakan doktor Ilmu Pemerintahan itu.

 

(jpg/jpc/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds