Mediasi Solusi Atasi Permasalahan Pasar Kemiri Muka

MASIH BERTAHAN: Tampak terlihat Pasar Kemiri Muka, Beji yang merupakan salah satu pasar tradisional yang masih bertahan sampai saat ini di Kota Depok. Ahmad Fachry/Radar Depok

MASIH BERTAHAN: Tampak terlihat Pasar Kemiri Muka, Beji yang merupakan salah satu pasar tradisional yang masih bertahan sampai saat ini di Kota Depok. Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sengkarut pasar Kemiri Muka Kecamatan Beji disoroti oleh politisi DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, Babai Suhaimi. Ia menilai, kelemahan dalam mengatasi masalah pasar Kemiri Muka sudah terjadi sejak zaman walikota Nur Mahmudi Ismail.

Dulu lanjut Babai, di APBD Kota Depok setelah Badrul Kamal ada anggaran untuk mempertahankan aset-aset. “Kelemahannya di tim hukum pemkot waktu walikotanya Nur Mahmudi Ismail.

Saya ingat betul, ketika itu Kepala Dinas Pasarnya pak Tutun. Kenapa hal itu tidak diperjuangkan secara total, sehingga aset tersebut bisa bertahan di pemkot,” kata Babai kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group).

Babai mengatakan, padahal dulu di DPRD sudah menekankan sekali jangan sampai aset ini lepas. Ada dua hal yang saat itu ditekankan sehingga dipayungi dalam rangka untuk menjaga pedagang pasar. Ketika kalah di pengadilan tentang proses penguasaan aset ini, sehingga pasar yang lain pun berharap agar di amankan, diselesaikan dengan baik.

“Maka langkah kedua, di amankan dari sisi regulasi adalah menetapkan lokasi itu tetap menjadi pasar, dan itu tertuang dalam Perda RTRW,” terang Babai.

Babai menyebutkan, pemkot Depok seharusnya sekarang sudah harus terbuka kepada para pedagang. Bahwa ada payung hukum yang melindungi pedagang tersebut, lokasi itu tetap menjadi pasar. Kendati secara hukum pemkot kalah tentang penguasaan aset, dan itu menjadi milik PT Petamburan Jaya.

“Berdasarkan payung hukum Perda bahwa itu tetap harus menjadi pasar, maka pemkot harus segera mendudukan (mediasi, red) antara pedagang dengan PT Petamburan,” tegasnya.

Menurut Babai, pemerintah harus bertanya kepada PT Petamburan. Ketika ini mau dikuasai atau mau di ambil oleh PT Petamburan fungsinya untuk apa. Fungsinya untuk pasar lagi atau bukan? “Sebab di dalam Perda, di dalamnya ketika itu saya dan kawan-kawan yang menyusun Perda itu fungsinya tanah tersebut, kendati tanah itu milik PT petamburan tetap untuk pasar tradisional. Itu kata kuncinya,” ungkap Babai.

Babai mengatakan, satu sisi peruntukannya tidak boleh dari pasar. Tapi fungsi pasarnya tetap pasar tradisional. Nah, ini kekuatan bagi para pedagang. Artinya ketika PT Petamburan mau membangun atau memanfaatkan lahan itu tanya untuk apa fungsinya.

“Jika memang itu untuk pasar tradisional juga tidak jadi masalah. Silakan. Tetapi harus dijembatani oleh pemerintah. Siapa yang mengisi, dan pedagang pasar yang ada saat ini harus menjadi prioritas. Kalau memang tidak untuk pasar ya tidak bisa,” pungkas Babai.

(RD/gun/pojokjabar)

loading...

Feeds