BKD Depok: Tempat Makan Berpenghasilan Rp10 Juta Perbulan Wajib Kena Pajak

PAJAK RESTORAN: Pengunjung sedang berada di restoran pada salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Margonda Raya. Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak restoran. Ahmad Fachry/Radar Depok

PAJAK RESTORAN: Pengunjung sedang berada di restoran pada salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Margonda Raya. Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak restoran. Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pajak restoran. Nah, pengusaha tempat makanan yang berpenghasilan Rp10 juta perbulan, wajib dikenakan pajak.

Kepala Bidang Pajak 1 Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok, Endra mengatakan, pajak restoran ini sudah diatur di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

“Khusus pajak restoran dikenakan 10 persen dari hasil omset pendapatam setiap bulan,” kata Endra, kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Senin (16/04/2018).

Tempat makan yang dikenakan pajak restoran mencapai Rp10 juta perbulan seperti warteg, cafe, rumah makan padang, dan lainya. Namun, tempat makan yang dikenakan pajak restoran ini harus terdaftar terlebih dahulu di kantor pajak. “Total tempat makan yang dikenakan pajak di Depok ada 821 titik yang membayar pajak,” bebernya.

Sektor pajak restoran BKD Depok ditargetkan sebesar Rp 121.334.953.400 di tahun ini, dari total 821 titik restoran atau tempat makan. “Tahun kemarin kami bersyukur penghasilan pajak dari pajak restoran melebihi target,” ucapnya.

Pajak daerah tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang diberikan, namun dikelola terlebih dahulu oleh pemerintah. Hal beda dengan retribusi itu langsung bisa dirasakan masyarakat. “Hasil pajak ini dilihat dari peningkatan pembangunan,” ulasnya.

loading...

Feeds