Pembangunan Terminal Terpadu di Kawasan Stasiun Depok Tetap Jalan

KAWASAN TERMINAL: Jejeran kendaraan umum berada di Terminal Kota Depok. Ahmad Fachry/Radar Depok

KAWASAN TERMINAL: Jejeran kendaraan umum berada di Terminal Kota Depok. Ahmad Fachry/Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Polemik lahan seluas 7.900 meter persegi antara Kementerian Perhubungan dengan PT. KAI di kawasan Stasiun Depok Baru belum juga menemukan titik terang.

Pada awal tahun 2017, lahan tersebut rencananya dipinjamkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Depok sebagai bagian pengembangan terminal terpadu.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengaku tidak terlalu mengetahui secara pasti pemilik tanah yang disengketakan. Karena itu sudah menjadi wewenang dari Kemenhub dan PT. KAI.

“Urusan internal mereka,” ujar Idris saat ditemui Radar Depok (Pojoksatu.id Group) di Masjid Al Khoriyah, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Jumat (15/12/17).

Walaupun tanah yang sebelumnya dipinjam oleh Kemenhub masih dalam sengketa, kata Idris, pembangunan terminal terpadu Kota Depok tetap berjalan. Kontraktor, yakni PT. Andyka Investa telah mengajukan addendum atau perpanjangan kontrak untuk pengerjaan.

“Saya sudah mengajukan legal opinion ke kejaksaan. Nanti kami tunggu apa bisa addendum atau tidak,” katanya.

Di lokasi lahan terlihat dua spanduk berbeda terpasang di pintu gerbang penghubung Stasiun Depok Baru dengan Terminal Angkutan Kota. Satu spanduk berlogo Kementerian Perhubungan dan spanduk lain milik PT. KAI.

Spanduk tersebut menunjukkan adanya saling klaim kepemilikan terhadap lahan kosong di Stasiun Depok Baru. Spanduk milik PT. KAI yang terpasang di samping pagar ITC Depok, mencantumkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990. Tertulis juga bukti kepemilikan sesuai dengan Sertifikat Nomor 2 Tahun 1988.

Spanduk yang terpasang di sisi sebelah kiri menuju Jalan Margonda Raya milik Kementerian Perhubungan berupa larangan masuk, mengelola, dan mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik lahan.

Loading...

loading...

Feeds