Butuh Kerjasama Pemerintah dan DPR Terkait Kesemrawurat Nomor Rumah di Depok

MEMBINGUNGKAN: Ketua RT02/15 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Rinanto bersama warga menunjukan nomor rumah yang tidak urut, walaupun bertetangga. FOTO : Dicky / Radar Depok.

MEMBINGUNGKAN: Ketua RT02/15 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Rinanto bersama warga menunjukan nomor rumah yang tidak urut, walaupun bertetangga. FOTO : Dicky / Radar Depok.

POJOKJABAR.com, DEPOK – Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Herry Restu Gumelar mengatakan, Pemkot Depok telah memberikan kewenangan kepada pengurus lingkungan dalam pemberian nomor urut rumah.

Kewenangan tersebut, terlebih dahulu diketahui pihak kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, pemberian nomor urut rumah merupakan kebijakan pengurus lingkungan guna memudahkan dan lebih mengetahui tentang lingkungan mereka.

“Kebijakan pemberian nomor urut rumah telah ditangani ketua lingkungan karena mereka lebih memahami dan mengetahui kondisi lingungan mereka,” ujar Herry.

Herry menjelaskan, guna menata lingkungan menjadi lebih baik, salah satunya menekan permukiman kumuh.

Pemkot Depok melalui Dinas Perumahandan Permukiman tengah menjalankan berbagai program, salah satunya melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sesuai dengan RPJMD, pada 2021 Depok terbebas dari permukiman kumuh.

Selain itu, sambung Herry penanganan air bersih juga menjadi perhatian Pemkot Depok. Pada 2017 hingga 2021 akan ada 500 pembangunan ditiap tahunnya.

loading...

Feeds