Depok Dinobatkan Sebagai Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahan penghargaan kepada Walikota Depok Mohammad Idris

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahan penghargaan kepada Walikota Depok Mohammad Idris

POJOKJABAR.com, DEPOK – Pemerintah Kota Depok kembali menorehkan prestasi mengembirakan. Bagaimana tidak, Kota Depok mendapatkan penghargaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Kamis (8/12/2016). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Walikota Depok Mohammad Idris.

Prosesi penyerahan penghargaan diserahkan di Gedung Grahadi, Surabaya. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia ke-68 Tahun 2016. Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang peduli HAM.

Penghargaan diberikan kepada 10 gubernur dan 228 bupati/ walikota se-Indonesia. Beberapa kriteria penilaian yang diterapkan, diantaranya hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas perempuan.

Kota Depok mendapatkan penghargaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kota Depok mendapatkan penghargaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Walikota Depok Mohammad Idris mengutarakan bahwa penghargaan ini merupakan kali pertama yang diperoleh Kota Depok sebagai kota yang peduli HAM. Penghargaan tersebut diakui merupakan hasil usaha dan kerja keras seluruh stakeholder yang ada di Kota Depok.

“Alhamdulillah Kota Depok mendapat penghargaan sebagai kota peduli HAM. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi warga Kota Depok,” ujar Idris.

Diharapkannya, penghargaan ini diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk dapat segera mengimplementasikan beberapa hal, seperti di antaranya rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM), strategi nasional akses terhadap keadilan, dan three plus track yang mencakup pro poor, job, growth, justice, serta environment.

“Perlu juga dipahami bahwa peduli HAM dalam kontek pemerintah daerah berarti memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik,” tandas Idris.

(adv/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds