Dugaan Korupsi Dua Pejabat Dibimasda, Kejari Diminta Cekal Terduga

penggeledahan di kantor dibimasda
SEGERA DIUNGKAP: Petugas Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok melakukan penggeledahan di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Depok di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Pada April tahun 2015 lalu. FOTO : Topo / Radar Depok .

POJOKJABAR.com, DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok diminta mengatisipasi terduga korupsi pembelian lahan di RW2 Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya dengan cara melakukan pencekalan.

“Kalau memang penting, biasanya dicekal agar mereka tidak kabur keluar negeri,” tegas Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf kepada Harian Radar Depok, Rabu (10/02/2016).

Pencekalan, kata dia seberapa penting para tersangka atau terduga tersebut. Misalkan, ketika tersangka menjadi saksi kunci dan memang masih dibutuhkan dalam kasus tersebut. Ya sudah patut dicekal.

Memang, penetapan tersangka dalam kasus mark up harus menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebab, ada komponen kerugian negara harus menunggu dari instansi tersebut.


“Kalau kasusnya suap menyuap atau gratifikasi bisa saja, asal alat bukti cukup, berikut saksi dan keterangan ahli. Jika tuduhannya kerugian negara harus didasarkan pada perhitungan BPK atau BPKP. Undang-undang negara itu menerangkan, kerugian yang dialami negara,” kata Asep.