Dewan Upayakan Girik Bisa Urus IMB

SUDAH GERAH : Ketua LPM Kelurahan Cinere Rojali, Camat Cinere Asloeah Madjri, Anggota Komisi D DPRD M Hafidz Nasir, Anggota Komisi C DPRD Depok Edi Masturo, Anggota Komisi A DPRD Depok Ma'mun Abdullah, dan Anggota Komisi D DPRD Depok Sahat Farida Berlian sedang memikirkan apa yang mau dijelaskan dalam kondisi kegerahan.
SUDAH GERAH : Ketua LPM Kelurahan Cinere Rojali, Camat Cinere Asloeah Madjri, Anggota Komisi D DPRD M Hafidz Nasir, Anggota Komisi C DPRD Depok Edi Masturo, Anggota Komisi A DPRD Depok Ma'mun Abdullah, dan Anggota Komisi D DPRD Depok Sahat Farida Berlian sedang memikirkan apa yang mau dijelaskan dalam kondisi kegerahan.
SUDAH GERAH : Ketua LPM Kelurahan Cinere Rojali, Camat Cinere Asloeah Madjri, Anggota Komisi D DPRD M Hafidz Nasir, Anggota Komisi C DPRD Depok Edi Masturo, Anggota Komisi A DPRD Depok Ma’mun Abdullah, dan Anggota Komisi D DPRD Depok Sahat Farida Berlian sedang memikirkan apa yang mau dijelaskan dalam kondisi kegerahan.

POJOKJABAR.id, DEPOK – Dihujani pertanyaan soal sulitnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), ketika tanah masih berstatus girik. Empat wakil rakyat DPRD Depok akan mengupayakan peraturan daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan IMB, dibenahi soal pengurusannya. Kepastian itu di dapat saat anggota dewan bersama dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Depok mengadakan sosialisasi IMB di Aula Kantor Kecamatan Cinere, kemarin.

Anggota Komisi A DPRD Depok, Ma’mun Abdullah menyebutkan,  banyaknya laporan dari warga dan pengusaha yang merasa sangat memberatkan atas beberapa isi dari perda ini. yang diantaranya masalah luas tanah, pengurusan IMB yang tanahnya sudah harus bersertifikat dan lainnya. “Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat dengan adanya Perda ini,” kata politisi PPP ini.

Kepada Radar Depok, Mamun bersama tim pansus akan mengupayakan merevisi bagian yang memang memberatkan warga dalam mengurus IMB. Dan memang sejauh ini Distarkim belum siap menajlankan perda tersebut. Apalagi, kata Mamun dalam sosialisasi yang hadir tidak berkopeten. “Seharunya dalam sosialisasi seperti ini yang datang Kepala Distarkim atau Sekretaris Distarkim. Ini malah kabid yang baru dipromosikan kemarin,” tegasnya kepada Radar Depok, kemarin.

Kini rencananya revisi perda ini telah dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) untuk nantinya di bawa ke tingkat Pansus September ini. “DI Cinere saja bisa ratusan bangunan yang tak ber-IMB,” ungkapnya.


Ketua RT8/8 Kelurahan Gandul, Rohmain mengaku, memang kesulitan saat saudaranya ingin mengurus IMB. Masak, status tanah mesti sertifikat dahulu baru diurus. Jika menunggu status sertifikat tentunya bterlaku banyak memakan waktu. Padahal, saudara sudah berniat baik ingin mengurus IMB. “Niat baik jangan dipersulit, nanti malah warga malas mengurusnya,” singkat dia.

Pantuan Radar Depok, dalam sosialisasi tersebut dihadiri puluhan ketua lingkungan, lurah se-Kecamatan Cinere, Camat Cinere, dan kader. Sayangnya, enam Ac dan sejumlah kipas angin dalam sosialisasi tersebut membuat pesreta dan empat dewan : Anggota Komisi D DPRD Depok Sahat Farida Berlian, Anggota Komisi D DPRD M Hafidz Nasir, Anggota Komisi C DPRD Depok Edi Masturo dan Ma’mun Abdullah mandi keringat, sehingga tidak fokus dalam membeberkan pemaparan.(hmi/radardepok)