Administrasi Anggaran Pilkada Kacau

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Supariyono
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Supariyono
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Supariyono

POJOKJABAR.id, DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Supariyono menegaskan bila pihaknya akan mengkaji dan mendalami pengajuan anggaran yang diusulkan oleh KPU Kota Depok.

“KPU silahkan  ajukan itu, tentu nantinya akan kami bahas di Badan Anggaran. Apakah anggaran tersebut sudah sesuai aturan atau standar yang diperlukan. Kalau memang sudah sesuai, maka harus disepakati,” kata Supariyono kepada Radar Depok, kemarin.

DPRD, kata dia, tentunya akan mencermati usulan anggaran tambahan KPU dengan seksama. Awalnya, untuk besaran anggaran pilkada Rp37 miliar yang diperuntukkan dua putaran. Tetapi peraturan saat ini hanya satu putaran.

     “Seharusnya kelebihan anggaran itu dikembalikan atau ubah revisi baru. Terlebih setelah ada undang-undang yang memberlakukan kampanye menjadi tanggung jawab KPU,” sambungnya.

Supariyono lalu mempertanyakan pengajuan anggaran kedua oleh KPU yang nilainya mencapai Rp11 miliar. Padahal di dalam pengajuan anggaran pertama sebesar Rp37 miliar, ada beberapa kegiatan yang tidak terserap.


“Seperti verifikasi calon independen, kemudian dana kampanye dengan asumsi lima paslon (pasangan calon). Karena saat ini hanya ada dua paslon. Jadi KPU harus mengubah pengajuan lebih dulu,” kata dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, saat ini DPRD masih menunggu pengubahan administrasi dari KPU.

“Administrasi penganggaran kacau. Bisa jadi untuk pengajuan anggaran kedua tidak digolkan oleh DPRD. Sekarang dana kampanye sebesar Rp3 miliar itu apakah untuk lima pasang? Kami ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme yang ada dalam pengadministrasian di KPU,” tutup Supariyono. (ret/radardepok)