Jalan di Tapos Dibuat Kumuh

BIKIN KESAL: Kasi Tramtibum Kecamatan Tapos Suhari bersama anggota usai menertibkan ratusan spanduk liar.
BIKIN KESAL: Kasi Tramtibum Kecamatan Tapos Suhari bersama anggota usai menertibkan ratusan spanduk liar.
BIKIN KESAL: Kasi Tramtibum Kecamatan Tapos Suhari bersama anggota usai menertibkan ratusan spanduk liar.

POJOKJABAR.id, DEPOK –  Petugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Kecamatan Tapos dibuat kesal dengan ulah para pemasang spanduk liar atau tak berizin yang terpampang di sebagai sudut jalan di wilayah Kecamatan Tapos. Berulang kali penertiban telah dilakukan, alat promosi tersebut kembali menjamur.

Kepala Seksi Tramribum Kecamatan Tapos Suhari mengaku heran dengan pemikiran para pemasang spanduk liar. Pasalnya, dengan ditertibkannya spanduk-spanduk tersebut tentunya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemasang.

            “Spanduk yang ditertibkan kebanyakan itu-itu lagi. Heran kenapa mereka nggak mau bayar retribusi. Bukannya kalau sering ditertibkan, kan jadi rugi pemasangnya. Sudah keluar biaya cetak, tapi baru sebentar sudah ditertibkan karena tidak ada retribusinya,” ungkap Suhari kepada Radar Depok, kemarin.

Suhari menuturkan, seharusnya para pelaku usaha mau membayar pajak agar alat promosi yang dipasangnya tidak ditertibkan. Dengan begitu, makin banyak orang yang bisa melihat spanduk penjualannya.

“Nggak bosen-bosen pemasang spanduk itu main kucing-kucingan dengan petugas Tramtib. Makanya seringkali terlihat banyak spanduk di jalan-jalan yang ada di wilayah Kecamatan Tapos. Baru dibersihkan besoknya sudah ada lagi,” katanya.


Dengan mengurus izin, katanya lagi, para pelaku usaha berarti ikut membantu Pemerintah Kota Depok karena menambah pendapatan asli daerah. Dana ini nantinya akan dinikmati juga oleh para pelaku usaha, misalnya dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan.

“Mereka mau berusaha tapi nggak mau bayar pajak. Harusnya ada sanksi tegas untuk mereka agar ini tidak terulang lagi dan pajak Kota Depok semakin meningkat,” tandasnya.

Selain spanduk komersil, Suhari mengaku banyak menemukan spanduk calon walikota dan wakil walikota, padahal saat ini belum memasuki masa kampanye. “Kami melihat banyak spanduk calon walikota. Apa yang harus dilakukan terhadap atribut tersebut karena kan belum masa kampanye?” tanyanya. (eru/radardepok)