Kapan Jalan Pekapuran Diperlebar?

SEMPIT: Jalan Pekapuran membutuhkan upaya pembebasan dan pelebaran. Namun wacana pelebaran yang disampaikan sejak 2012 belum ada tindak lanjut.
SEMPIT: Jalan Pekapuran membutuhkan upaya pembebasan dan pelebaran. Namun wacana pelebaran yang disampaikan sejak 2012 belum ada tindak lanjut.
SEMPIT: Jalan Pekapuran membutuhkan upaya pembebasan dan pelebaran. Namun wacana pelebaran yang disampaikan sejak 2012 belum ada tindak lanjut.

POJOKSATU.id, DEPOK – Rencana pelebaran Jalan Pekapuran di Kelurahan Curug, Cimanggis, sudah diwacanakan sejak 2012 dan sudah disosialisasikan kepada warga yang terdampak. Namun hingga kini wacana tersebut belum ada realisasi. Hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, termasuk LPM Kelurahan Curug dan LPM Kecamatan Cimanggis.

“Tahun 2012, rencana pelebaran Jalan Pekapuran sudah disosialisasikan. Saat ini juga sudah dikumpulkan warga untuk pembahasan. Kenapa sampai sekarang tidak ada kabar atau kelanjutan tindakannya? Kenapa justru malah sekarang dilakukan sosialisasi pelebaran Jalan Nangka, bukan jalan Pekapuran?” kata Ketua LPM Kelurahan Curug H. Kasman.

Pada saat itu, katanya lagi, warga yang bakal terkena dampak rencana pelebaran Jalan Pekapuran sudah mengumpulkan fotokopi surat-surat terkait seperti KTP, KK, dan surat tanah.

“Jalan Pekapuran itu rencananya dilebarkan 4 meter ke kanan dan 4 meter ke kiri. Warga sudah disosialisasikan, sudah mengumpulkan berkas, tapi kenapa tidak ada kelanjutan,” katanya.


Pengurus LPM Kelurahan Curug Didi Kusnadi menambahkan, Jalan Pekapuran merupakan salah satu jalur yang cukup macet sehingga membutuhkan pelebaran. Dengan lebar yang ada saat ini sekitar 6-7 meter tidak mampu menampung banyaknya kendaraan yang melintas.

“Jalan Pekapuran itu kan ada jalur angkot dan angka kemacetan juga tinggi. Mengapa malah dikesampingkan, tidak disegerakan?” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Hardiman menjelaskan, pelebaran Jalan Pekapuran menggunakan anggaran dari Kementerian PU. Depok hanya bersifat ketempatan .

“Dibimasda Depok mendampingi untuk melakukan pembebasan. Itu merupakan kompensasi fasos-fasum (lahan yang terkena Tol Cijago). Sedangkan Jalan Nangka anggarannya dari APBD Kota Depok dan Dibimasda yang melaksanakan. Namun tentunya kami juga berharap pelebaran Jalan Pekapuran akan segera ditindaklanjuti, tidak ada kendala, dan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan,” katanya.

Pemerintah Pusat sudah menganggarkan pelebaran Jalan Pekapuran, sehingga  Pemerintah Kota Depok tidak bisa mengganggarkan lagi.

“Dalam rapat di BPN, Ketua TPT Sugandhi menguatarakan pihaknya masih memiliki utang pusat terkait pengadaan lahan di Pekapuran. Walau ada penundaan, ke depannya masih ada perencanaan pelebaran Jalan Pekapuran,” kata Hardiman. (eru/radardepok)