Kampanye di Sosmed Turut Diawasi

KETAT: KPU menyosialisasikan sejumlah aturan baru di pilkada serentak 9 Desember 2015.
KETAT: KPU menyosialisasikan sejumlah aturan baru di pilkada serentak 9 Desember 2015.
KETAT: KPU menyosialisasikan sejumlah aturan baru di pilkada serentak 9 Desember 2015.

POJOKSATU.id, DEPOK – Seluruh pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Depok diminta menyerahkan akun resmi sosial medianya (sosmed) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Nina Yuningsih mengatakan, para calon diharuskan melaporkan akun sosmednya seperti facebook, twitter, instagram, maupun path, agar mudah dilakukan pengawasan.

     “Yang melakukan pengawasan adalah Panwaslu, selama kampanye,” kata Nina saat ”Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015”, belum lama ini.

Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 46 ayat 3. “Paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye,” kata Nina.

Selain itu, paslon wajib menutup akun resmi sosial media paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir. Materi kampanye yang dilakukan di sosial media pun harus sesuai norma-norma kampanye.


“Kampanye dimulai 27 Agustus sampai 5 Desember. Kemudian, kampanye melalui iklan di media cetak dan elektronik dimulai 22 November sampai 5 Desember. Jadi 14 hari terakhir kampanye sebelum masa tenang,” katanya lagi.

Nina melanjutkan, sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, untuk kampanye dalam bentuk lain seperti rapat umum dengan jumlah terbatas, memiliki ketentuan masing-masing paslon mendapat kesempatan satu kali, yang waktunya ditentukan melalui rakor dengan tim kampanye masing-masing pasangan.

“Kampanye ada pertemuan terbatas. Pertemuan tatap muka dan dialog, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye,” pungkas Nina. (ret/radardepok)