PNS Boleh Ikut Kampanye

FOTO 12.LOGO PNS
LOGO PNS

POJOKSATU.id, DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membolehkan PNS untuk berpartisipasi dalam kampanye Pilkada. Hal itu dilakukan untuk menstimulus serta meningkatkan antusiasme masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Hanya, KPU memberikan catatan ketika abdi negara ”turun gunung” di Pilkada. Yakni tak menggunakan atribut, aset negara dan memobilisasi massa untuk kepentingan suatu calon kepala daerah.

“Ya, kalau misal dekat tempat tinggalnya ada kampanye. Dia mau datang sebagai warga negara biasa, ya tidak masalah. Siapa tahu dia ingin tahu siapa calon yang sedang berkampanye,” kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay kepada awak media di Kantor KPU, kemarin.
Hadar menambahkan, sebagai warga negara, PNS juga berhak mengetahui siapa calon yang akan maju menjadi kepala daerah. Karena itu, dia tak mempermasalahkan hal tersebut asal sesuai dengan koridor dan aturan yang ada.

“Yang dilarang kan memobilisasi, menggunakan atribut. Kalau sudah demikian kan itu artinya berpartisipasi sebagai penyelenggara,” tuturnya.

Lalu, apabila PNS tersebut mengikuti kampanye dengan tidak menggenakan atribut atau aset pemerintah, tetapi memotong jam kerja, maka berarti hal tersebut sudah bukan lagi menjadi kewenangan dari penyelenggara pemilu.


“Kalau itu, ya sudah bukan urusan kami. Itu urusan birokratnya, bagaimana nanti apakah ada sanksi karena memotong jam kerja,” ungkap Hadar.

Mengomentari hal ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo kurang sependapat dengan kebijakan KPU ini. Menurutnya, PNS semestinya tetap netral dalam pilkada.

“Khawatirnya justru ada penyalahgunaan. Dikondisikan oleh petahana (incumbent),” jelas dia.

Hal berbeda diutarakan, Tim Pemenangan Idris-Pradi, Mohamnmad HB. Ia mengaku setuju dengan aturan itu. ”Mereka punya hak politik sama seperti warga biasa. Jadi apa salahnya?. Yang penting ada pengawasan yang ketat,” tambah dia.
Sebelumnya, beberapa KPU Daerah dan Panitia Pengawas (Panwas) memperbolehkan PNS mengikuti kampanye dengan catatan tak menggunakan atribut atau aset pemerintah.

Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PNS tetap boleh terlibat di dalam kampanye pilkada sesuai dengan Peraturan KPU dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015, yang mengimbau seluruh PNS netral dalam pilkada.

Isi SE tersebut antara lain mengatur PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan calon kepala daerah. PNS juga dilarang menggunakan aset negara, aset pemerintah, demi kepentingan pilkada salah satu calon.(ret/radardepok)