Sebelas Hektar Lahan Cijago Dibebaskan

POJOKSATU.id, DEPOK – Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan tol Cinere-Jagorawi tahun ini menargetkan pembebasan lahan seluas 11,45 hektar di lima kelurahan. Tidak hanya itu, P2T juga akan menghitung ulang bidang tanah yang masih bertahan di beberapa seksi dihargai dengan sistem harga tunggal.

Sekretaris P2T, Andi Sugandi menyebutkan, pembebasan lahan Cijago yang telah teralisasi 107,14 hektar per Desember 2014 dari total 134,75 hektar dari tol sepanjang 14,68 kilometer. “Tahun ini dibebaskan di lima kelurahan dulu,” kata Andi kepada Radar Depok, kemarin.

Delapan kelurahan tersebut yaitu Cisalak, Baktijaya, Kemiri Muka, Kukusan dan Krukut, Tanah Baru, Limo dan Cinangka. Di delapan kelurahan itu ada 1.807 bidang dengan luas 27,61 hektar. “Kelurahan Tanah Baru, Limo dan Cinangka pembebasannya tahun depan,” ucapnya.

Ia menuturkan pembayaran ganti rugi ini bakal dilakukan satu kali, dan dilihat dari harga per bidang yang telah dinilai tim apprasial. “Sekarang menghasilkan nilai tunggal tidak perzonasi seperti dulu. Dan akan diumumkan kepada pemilik tanah,” ujarnya.


Setelah musyawarah terhadap harga selesai dan sepakat lalu bakal ada pembayaran. Pembayarannya, kata dia, saat ini langsung ke rekening pemilik tanah. “Nilai yang ditawarkan memang nilai tunggal per bidang,” ucapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Tol Cijago Sugandi mengatakan pembangunan tol ini diperkirakan bakal menghabiskan Rp250 miliar perseksinya. Tol Cijago ada empat seksi. “Seksi 2 yang saat ini sedang berjalan ada 161 bidang di empat kelurahan, yang bakal dibebaskan. Di Kelurahan Krukut sebanyak 394 bidang untuk seksi III,” ujarnya.

Salah satu warga yang masih bertahan, Warga Kukusan, Beji. Syamsudin,, merespon positif penghitungan ulang tanah yang bakal dilakukan tim apprasial. Soalnya, sebelumnya pihak P2T dan TPT secara serampangan mematok harga yang tidak sesuai dengan aturan. “Kami tidak pernah menolak pembangunan tol. Yang penting caranya benar,” kata Syamsudin.

Ia mengatakan di dalam peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 junto nomor 65 tahun 2006 tidak ada zonasi dalam menentukan harga tanah untuk pembangunan tol cijago. Tapi, mereka memakai sampai enam zona untuk pembebasas tol ini.

“Padahan di pasal 1 ayat 11 pada perpres itu pemilik lahan dinyatakan harus lebih baik setelah dibebaskan,” ucapnya.

Pada tahun 2012 di zona enam dihargai Rp700 ribu, sedangkan zona satu dihargai Rp2.920.0000. Dan setelah warga mengajukan keberatan ke ombudsman baru pada 2013 ada kenaikan harga. Di zona enam menjadi Rp900 ribu, sedangkan zona satu menjadi Rp4.850.000. “Bahkan ombudsman telah menyatakan ada mal administrasi pada pembangunan tol ini,” ujarnya. (bry/radardepok)